POTRETNEWS.ID, GORONTALO — Gelombang kemarahan terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) kembali mencuat. Kali ini, suara lantang datang dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Sulawesi Utara-Gorontalo (SULUTGO) yang menyatakan secara tegas ultimatum terhadap POLRI dan PB HMI.
Pernyataan ini bukan sekadar bentuk protes sesaat, melainkan seruan moral atas tragedi kekerasan oleh aparat penegak hukum yang dinilai sebagai bentuk kejahatan negara.
Seruan ini muncul menyusul tiga insiden kekerasan brutal yang melibatkan aparat kepolisian terhadap kader dan aktivis HMI dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Bagi BADKO HMI SULUTGO, deretan peristiwa tersebut bukanlah kebetulan, melainkan gejala dari sistem kekuasaan yang sedang sakit.
Harun Alulu, Ketua Bidang Hukum, Pertahanan, dan Keamanan BADKO HMI SULUTGO, menyampaikan dengan tegas terhadap lembaga kepolisian yang menurutnya telah keluar dari mandat konstitusional.
“POLRI hari ini bukan lagi alat negara. Ia telah menjelma menjadi mesin kekerasan terhadap rakyat. Membakar massa aksi, menyiram bensin ke mahasiswa membakar hidup-hidup, ini bukan insiden. Ini sistematis, dan ini adalah kejahatan negara,” tegas Harun kapada media ini, Senin (21/7/2025).
Tiga Tragedi Kekerasan, Tubuh Mahasiswa Dijadikan Obor
BADKO HMI SULUTGO menyebut ada tiga tragedi yang menunjukkan pola kekerasan aparat secara sistemik.
1. Pohuwato, 19 Juli 2025
Seorang kader HMI berinisial MW mengalami luka bakar serius akibat ulah oknum polisi yang menendang ban terbakar ke arah massa. Peristiwa ini terjadi dalam aksi demonstrasi menyoroti persoalan lingkungan di Bumi Panua. Menurut Harun, ini bukan prosedur pengamanan, tapi percobaan pembakaran terhadap peserta aksi.
2. Kalimantan Utara, 17 Juli 2025
Lebih mengerikan lagi, tiga kader HMI dilaporkan terbakar hidup-hidup setelah diduga disiram bensin oleh aparat saat menggelar aksi damai.
“Tubuh mahasiswa dijadikan obor,” ungkap Harun, menekankan kekejaman yang tak bisa dibenarkan atas nama pengamanan.
3. Gorontalo, April–Mei 2025
Aktivis lingkungan yang mengkritik aktivitas tambang ilegal mengalami intimidasi berlapis: dipukul, diteror, dan bahkan diburu oleh orang tak dikenal. Namun hingga hari ini, Polres Gorontalo belum menindaklanjuti kasus tersebut.
“Terlalu banyak yang dibiarkan, terlalu sedikit yang dipertanggungjawabkan,” kata Harun.
PB HMI Diam, BADKO Siap Memfasilitasi Parlemen Jalanan
Kemarahan BADKO HMI SULUTGO tak hanya ditujukan pada POLRI. Nada protes juga disematkan kepada Pengurus Besar HMI yang dinilai belum maksimal menyikapi situasi tersebut.
“Konsolidasi nasional untuk evaluasi POLRI secara total menjadi satu keharusan. Bila Pengurus Besar HMI tidak siap menjadi inkubator gerakan serta memfasilitasi perjuangan parlemen jalanan, BADKO HMI SULUTGO siap memfasilitasi,” tegas Harun dalam pernyataan sikapnya.
Sikap BADKO HMI SULUTGO
Menanggapi situasi ini, BADKO HMI SULUTGO menyampaikan empat sikap yang menjadi fondasi gerakan mereka.
1. Evaluasi Total POLRI
BADKO menilai POLRI telah kehilangan mandat moral. Mereka mendesak Presiden RI dan DPR untuk segera membentuk Tim Audit Independen Nasional guna mengevaluasi kekerasan sistemik yang mengakar dalam tubuh institusi kepolisian.
2. Pecat dan Adili Pelaku Kekerasan
BADKO menuntut Kapolri mencopot Kapolda Gorontalo dan Kapolda Kalimantan Utara, serta menyerahkan seluruh pelaku kekerasan ke pengadilan umum.
“Jangan lindungi pelaku dengan baju dinas,” ujar Harun.
3. Reformasi Struktural POLRI Sekarang!
Mereka menolak pendekatan keamanan bergaya militeristik dan menuntut reorientasi fungsi POLRI sebagai pelindung rakyat, bukan sebagai algojo negara.
4. Konsolidasi Nasional Perlawanan Mahasiswa
BADKO HMI SULUTGO juga menyerukan konsolidasi besar keseluruh kader HMI dan organisasi mahasiswa untuk menggugat kekerasan negara.
“Jika negara tak sanggup mengadili aparatnya, maka jalan raya akan menjadi pengadilan rakyat,” tandas Harun dengan nada tegas. (*)
