POTRETNEWSID, POHUWATO – Komunitas Gabungan Kawan Atau Lawan (Galak) Kabupaten Pohuwato dengan tegas menyoroti aset daerah seperti satu buah mesin pompa yang diduga di sewakan oleh oknum Pejabat (BPBD) kepada pihak kontraktor proyek.
Temuan mesin pompa tersebut langsung ditemukan oleh kordinator Galak Ismail Hippy, yang bertempat di Desa Bulili Kecamatan Duhiadaa, pada rabu (19/11/2025).
Ia menilai, tindakan tersebut bukan hanya pelanggaran aturan, tetapi juga bentuk nyata pengkhianatan terhadap daerah.
Menurut Ismail Hippy yang kerap di sapa Hj. Cuu, bahwa aturan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang sudah sangat jelas.
Bahkan dirinya pun mengutip Peraturan Pemerintah (PP) No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, terutama Pasal 5 yang menegaskan bahwa pegawai dilarang:
- Menyalahgunakan wewenang.
- Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain.
- Menggunakan, menyewakan, atau meminjamkan barang milik negara secara tidak sah, yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Aset ini milik pemda, bukan milik pribadi yang bisa dipinjamkan, apalagi ke pihak kontraktor. Pihak kontraktor harusnya menyediakan peralatannya sendiri,” tegas Hi. Cuu.
Ismail Hippy menambahkan, praktik penyewaan aset negara seperti ini tidak boleh dibiarkan karena mencoreng integritas birokrasi dan merugikan kepentingan publik.
“Kami Komunitas GALAK Pohuwato berencana mendorong investigasi lebih lanjut kepada Bupati Pohuwato, agar persoalan ini dapat terungkap secara terang dan mendapat penanganan sesuai ketentuan hukum,”ujarnya.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp Kalaksa BPBD Pohuwato Abdul Muthalib Dunggio, dirinya membantah tudingan tersebut.
“Seribu persen tidak betul. Mau direntalkan bagaimana, itu bukan milik pribadi. Pekerjaan fisik yang berjalan saat ini merupakan proyek hibah dari pemerintah pusat ke daerah dan dipercayakan kepada BPBD Pohuwato,” tegas Abdul Mutalib.
Ia menjelaskan, pekerjaan yang tengah berlangsung berada di lokasi dengan kondisi alam yang tidak menentu sejak bulan Juli. Wilayah itu merupakan titik pertemuan air sungai dan laut, sehingga kenaikan debit air kerap terjadi secara tiba-tiba dan mempersulit proses pengerjaan di lapangan.
“Kontraktor memang punya alat, mesin alkon, tapi kapasitasnya kecil dan daya sedotnya lambat. Mereka dengar kami punya mesin, dan itupun alat bantuan dari provinsi yang sudah lama. Dipinjamkan hanya dalam rangka percepatan pekerjaan,” jelasnya.
Abdul Mutalib menambahkan, pekerjaan jembatan tersebut tidak dijalankan sembarangan. Proyek itu berada dalam pengawasan DPRD Pohuwato melalui Komisi III, serta mendapat pengawasan eksternal dari aparat penegak hukum (APH), yakni Kejaksaan Negeri Pohuwato.
“Pekerjaan ini diawasi, dan bukan pekerjaan yang bisa dilakukan sembarangan. Ini menyangkut fasilitas vital yang menjadi akses transportasi masyarakat. Kalau kita tidak backup pihak ketiga, bagaimana pekerjaan bisa cepat selesai? Seharusnya pekerjaan ini didukung agar akses jembatan bisa kembali lancar,” pungkasnya.
