POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Ratusan penambang lokal dan tukang ojek di wilayah pertambangan Dam, Jahiya, dan Wadi dibuat resah dengan rencana penutupan akses jalan menuju lokasi tambang. Keluhan itu akhirnya disampaikan langsung kepada Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga saat menerima perwakilan penambang di ruang kerjanya, Senin (18/05/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Saipul didampingi Plh Sekretaris Daerah Achmad Djuuna, Plt Kepala Kesbangpol Yuslan Samadi, serta Kabag Pemerintahan Anugerah Wenas. Sementara dari pihak penambang hadir Dewan Pembina Lembaga Aksi Bela Rakyat (Labrak) Pohuwato, Soni Samoe bersama sejumlah perwakilan penambang lokal.
Suasana pertemuan berlangsung terbuka dan penuh dialog. Para penambang menyampaikan berbagai persoalan yang kini mereka hadapi, mulai dari talang milik penambang yang belum dibayarkan pihak perusahaan hingga rencana penutupan akses jalan yang selama ini menjadi jalur utama menuju area pertambangan.
Menurut para penambang, akses tersebut merupakan satu-satunya jalur kendaraan roda dua menuju lokasi tambang di bagian atas pertigaan Borose. Jika akses ditutup tanpa jalur alternatif, maka aktivitas para penambang dan tukang ojek dipastikan lumpuh total.
Kekhawatiran masyarakat juga semakin besar setelah adanya rencana pembangunan bendung di kawasan tersebut yang dinilai dapat mempersempit bahkan menghilangkan akses jalan yang selama ini digunakan warga.
Menanggapi hal itu, Bupati Saipul A. Mbuinga menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dibahas secara khusus dalam rapat lanjutan yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 22 Mei 2026 mendatang.
“Keluhan terkait akses jalan maupun sejumlah talang yang belum terbayarkan akan kita bahas bersama pada pertemuan nanti,” ujar Saipul.
Ia juga mengaku telah meminta pihak perusahaan agar sementara waktu tidak menutup akses jalan sebelum dilakukan rapat bersama seluruh pihak terkait.
“Kami sudah meminta agar akses itu jangan dulu ditutup sampai pertemuan pada Jumat, 22 Mei nanti dilaksanakan. Karena tidak ada akses lain bagi para penambang maupun tukang ojek untuk menuju tiga area tambang di bagian atas pertigaan Borose,” jelasnya.
Saipul menegaskan, apabila nantinya dilakukan penutupan akses, maka perusahaan wajib terlebih dahulu menyediakan jalur alternatif yang layak digunakan masyarakat.
“Tentu penutupan akses itu harus disediakan dulu akses lain sebelum ditutup, karena ratusan kendaraan lalu lalang menggunakan jalur tersebut,” tegasnya.
Bupati juga memastikan rapat nanti akan melibatkan seluruh stakeholder terkait agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pihak perusahaan.
Sejumlah pihak yang akan diundang dalam rapat tersebut di antaranya Pemerintah Kabupaten Pohuwato, DPRD Pohuwato, Pemerintah Provinsi Gorontalo, Polres Pohuwato, Kejaksaan Negeri Pohuwato, Balai Wilayah Sungai Sulawesi, Dinas Lingkungan Hidup, pihak perusahaan, serta unsur terkait lainnya.
“Semua pokok persoalan yang disampaikan hari ini akan ikut dibahas pada pertemuan nanti. Kami berharap seluruh pihak dapat hadir agar solusi yang dihasilkan benar-benar memberikan kepastian dan manfaat bagi masyarakat,” harap Bupati Saipul.
