KABGOR – Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan alokasi anggaran dan keberpihakan kebijakan bagi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF). Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Aksara Internasional ke-60 sekaligus penutupan Perkemahan Saka Widya Budaya Bakti se-Kabupaten Gorontalo, Minggu (19/9/2026).
Menanggapi data kenaikan angka buta aksara di Provinsi Gorontalo—dari 1,45% pada 2024 menjadi 1,46% pada 2025—Zulfikar menilai hal tersebut sebagai sinyal peringatan bagi seluruh pihak.
”Kenaikan 0,01% itu mungkin terkesan kecil di atas kertas. Namun bagi kami, jika masih ada satu saja warga yang belum bebas dari buta aksara, itu tetap merupakan persoalan prioritas yang harus kita tuntaskan bersama,” ujar Zulfikar di hadapan ratusan peserta.
Zulfikar menegaskan bahwa pemerataan pendidikan adalah amanat undang-undang. Menurutnya, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak untuk mengubah taraf hidup mereka. Untuk itu, DPRD Kabupaten Gorontalo berjanji akan mengawal penganggaran di sektor pendidikan nonformal agar tidak lagi dikesampingkan.
”Ke depan, minimal ada porsi anggaran yang secara konkret berpihak pada PKBM dan SPNF. Pendidikan nonformal butuh perhatian khusus karena dari sinilah banyak lahir inovasi pembelajaran yang menyentuh langsung masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu Kadiknas yang baru dilantik, Dr. Turni Biahimo, menyebutkan bahwa perkemahan tersebut diikuti oleh 560 peserta dari 22 PKBM dan 6 SKB. Sepanjang 2022–2025, sektor pendidikan nonformal di Kabupaten Gorontalo telah membina 6.524 peserta didik yang tersebar di 6 SKB, 23 PKBM, dan 26 lembaga kursus.
Acara tersebut turut dihadiri oleh Bupati Gorontalo H. Sofyan Puhi, Sekda Kabupaten Gorontalo, Ketua TP-PKK, pimpinan Pinsaka Widya Budaya Bakti, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (*)
