POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam mengamankan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Potabo, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, mendapat bantahan dari pihak keluarga salah seorang pelaku usaha tambang yang disebut dalam pemberitaan.
Rahmat Mohamad, kerabat dekat Darwis, meminta agar dugaan tersebut tidak dikaitkan dengan pihak tertentu tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pernyataan itu disampaikan Rahmat kepada wartawan pada Jumat (9/10/2026) malam, menyusul pemberitaan sejumlah media online lokal mengenai dugaan keterlibatan oknum anggota TNI dalam mengamankan aktivitas PETI yang dikaitkan dengan Darwis dan Une.
“Sepanjang yang saya tahu, sepupu saya Darwis tidak pernah dibekingi oleh siapapun, apalagi oknum anggota TNI dalam aktivitas pertambangannya,” kata Rahmat.
Rahmat tidak menampik adanya sejumlah aparat keamanan yang terlihat berada di sekitar kawasan pertambangan Potabo.
Namun, menurut dia, keberadaan aparat di lokasi tersebut tidak serta merta dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan atau pembekingan terhadap aktivitas pertambangan ilegal.
Rahmat juga mengungkapkan bahwa di lokasi pertambangan terdapat pekerja atau kabilasa yang menyebut seseorang dengan panggilan “Komandan”.
Berdasarkan pengetahuannya, aparat berseragam yang terlihat di lokasi merupakan personel yang diperbantukan untuk perusahaan.
“Sepanjang yang saya tahu, di lokasi pertambangan memang terlihat aparat. Namun, aparat yang berseragam hanyalah mereka yang diperbantukan di perusahaan,” ujarnya.
Menurut dia, keberadaan aparat di sekitar kawasan pertambangan tidak cukup untuk dijadikan dasar menyimpulkan adanya praktik pembekingan.
Dia pun meminta pihak yang menyampaikan dugaan tersebut agar menunjukkan bukti yang jelas dan dapat diuji kebenarannya.
Rahmat, yang merupakan aktivis jebolan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), juga menilai keterlibatan aparat penegak hukum dalam aktivitas ilegal akan membawa konsekuensi hukum apabila terbukti.
“Logika sederhananya kan tidak mungkin pelaku PETI yang notabene bekerja di areal pertambangan ilegal kemudian menggunakan jasa pengamanan dari aparat penegak hukum, apalagi TNI,” katanya.
“Kan itu mustahil, aparat tahu juga bagaimana konsekuensi hukum dari mereka menjadi beking dari pelaku PETI,” lanjutnya.
Rahmat pun kembali menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan adanya oknum anggota TNI yang membekingi aktivitas PETI di Potabo perlu dibuktikan, bukan sekadar dikaitkan dengan keberadaan aparat di lokasi.
“Jadi sekali lagi, soal informasi terkait back up memback up oknum anggota TNI itu jauh dan silakan buktikan,” tegas Rahmat.
