KABGOR – Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak hanya menjadi angin segar bagi para pegawai, tetapi juga menjadi pemantik utama pergerakan roda ekonomi daerah. Di bawah instruksi langsung Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Wakil Bupati Tonny S. Junus, Sekretaris Daerah Sugondo Makmur selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta mengawal ketat pencairan berbagai hak keuangan ASN, mulai dari gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Oktober 2026, TPP THR, TPP ke-13, selisih gaji PPPK tahun 2025, hingga gaji PPPK paruh waktu.
Langkah cepat Pemkab Gorontalo ini membawa dampak domino yang sangat krusial. Di tengah tantangan musim kemarau yang sempat menekan daya beli dan produktivitas sebagian sektor masyarakat, kepastian pencairan hak-hak ASN menjadi stimulus berharga untuk memicu kembali perputaran ekonomi daerah.
Ketika hak-hak finansial para ASN terpenuhi tepat waktu, manfaatnya langsung merembes keluar dari lingkungan birokrasi. Tidak hanya menyokong kebutuhan internal keluarga aparatur, arus pendapatan tersebut secara otomatis mengalir ke pedagang kecil, UMKM, pasar tradisional, hingga sektor jasa lokal tempat para ASN dan keluarganya bertransaksi.
“Percepatan pemenuhan hak ASN ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi birokrasi, melainkan instrumen vital untuk menjaga daya beli masyarakat. Belanja ASN dan keluarganya menjadi penggerak nyata yang menghidupkan transaksi ekonomi warga di tengah kondisi iklim yang menantang,” ujar Bupati Gorontalo Sofyan puhi, Rabu (30/09/26).
Untuk memastikan manfaat tersebut segera terealisasi di lapangan, Sekda diminta memperkuat koordinasi bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penyesuaian anggaran, verifikasi administrasi, hingga penerbitan dokumen pencairan diselesaikan secara paralel tanpa mengabaikan aspek akuntabilitas dan ketentuan perundang-undangan.
Dengan mengawal pencairan hak ASN agar berjalan tepat waktu, tertib, dan transparan, Pemkab Gorontalo tidak hanya menjaga kelancaran roda pemerintahan dan pelayanan publik, tetapi juga membuktikan komitmennya dalam menjaga ketahanan ekonomi seluruh lapisan masyarakat Gorontalo. (*)
