Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Uncategorized

APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo 2026 Tetap Untuk Rakyat

×

APBD Perubahan Kabupaten Gorontalo 2026 Tetap Untuk Rakyat

Sebarkan artikel ini
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"transform":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}
Example 468x60

KABGOR – Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Gorontalo menegaskan komitmennya untuk menjaga agar Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tetap difokuskan pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di tengah tekanan fiskal yang membatasi ruang gerak anggaran, penyesuaian yang dilakukan diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik serta melindungi perekonomian warga.

Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Zulfikar Usira, menegaskan bahwa perubahan anggaran ini bukan sekadar rutinitas penyesuaian angka dan administrasi birokrasi, melainkan momentum krusial untuk memastikan setiap rupiah tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata. Keterbatasan fiskal bukan menjadi alasan untuk mengurangi keberpihakan kepada masyarakat, melainkan menuntut ketajaman dalam menetapkan skala prioritas.

banner 325x300

Dinamika Anggaran dan Penyesuaian Transfer. Tambahan Penerimaan: Mengakomodasi tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp53,66 miliar dan kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp4,56 miliar untuk membiayai belanja daerah yang mendesak.

Antisipasi Penurunan Dana Desa: Mengatur strategi atas efisiensi Dana Desa sebesar Rp82,99 miliar agar efisiensi tersebut tidak mengganggu kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di tingkat desa.

Fokus Utama dan Skala Prioritas Pelayanan Dasar & Hak Pegawai: Memastikan pemenuhan hak keuangan ASN serta pemerintah desa tetap berjalan lancar dan berkesinambungan.

Perlindungan Sosial & Kesehatan: Memprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrem, percepatan penurunan angka stunting, dan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan.

Penguatan Ekonomi Warga: Mendorong pemulihan daya beli masyarakat serta memberikan perhatian khusus pada pemberdayaan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan.

Efisiensi Tata Kelola Pemerintahan, Zulfikar Usira menambahkan, langkah penataan struktur birokrasi dan efisiensi pengeluaran diarahkan untuk memangkas program yang kurang efisien. Penghematan anggaran tersebut dialokasikan kembali pada kebutuhan pokok warga, sehingga pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan. (*)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *