POTRETNEWS.ID, Gorontalo – Sampai saat ini, tindak lanjut hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh BEM Nusantara Daerah Gorontalo terhadap PT. PETS di DPRD Provinsi Gorontalo belum juga ada kepastian.
Sehingganya, hal itu menimbulkan Kekecewaan dan gelombang kemarahan di tengah masyarakat yang terdampak.
Koordinator BEM Nusantara Pusat, Bidang Hukum dan Ham, Almisbah menyebutkan bahwa pihaknya menduga praktik gratifikasi yang dilakukan oleh beberapa oknum aleg DPRD Provinsi yakni TM, MY, dan EI dengan menerima sejumlah uang dari pihak perusahaan pertambangan (PT.PETS) sebagai upaya untuk menghambat penyelesaian permasalahan tersebut.
“Lantas kemana lagi rakyat harus mengadu jika wakilnya berkhianat!” ujar Almisbah dengan nada tegas kepada media ini, Rabu (19/3/205)
Dirinya menilai, bahwa praktik ini merupakan tindakan kejahatan yang menggerogoti rakyat sedang memperjuangkan hak-haknya.
Meskipun begitu, pihaknya telah melaporkan dugaan praktik tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga Kejaksaan Agung RI.
“Pihak kami juga telah melaporkan secara administrasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi untuk ditindak lanjuti, olehnya kami akan terus mengawal proses ini,” tegas Almisbah.
Dengan demikian, dugaan ini semakin kuat setelah adanya indikasi upaya untuk menggagalkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Emas Gorontalo, yang sejatinya bisa menjadi alat pengawasan terhadap berbagai persoalan pertambangan di daerah.
“Kami pun mendesak DPRD Provinsi Gorontalo untuk segera memberikan kejelasan mengenai dugaan suap ini diusut secara transparan demi menjaga marwah lembaga legislatif dan memastikan rakyat tidak dikorbankan demi hasrat sekelompok orang!” tukas Koordinator BEM Provinsi Gorontalo itu. (*)
