POTRETNEWS.ID, Gorontalo – Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan Ilegal yang baru sehari dibentuk oleh DPRD Provinsi Gorontalo, langsung mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi (Badko) Sulawesi Utara-Gorontalo.
Mereka menilai, pansus tersebut dibentuk, berpotensi menjadi alat tawar-menawar politik antara politisi, korporasi tambang, dan para pelaku Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Gorontalo.
Ketua Umum HMI Badko Sulut-Gorontalo, Aris Setiawan Karim, mengapresiasi pembentukan pansus sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dalam menyambung aspirasi rakyat. Namun, ia mengingatkan bahwa pansus juga rentan disusupi kepentingan gelap.
“Kami melihat ada indikasi kuat bahwa pansus ini hanya akan menjadi alat kompromi antara politisi, korporasi besar, dan pemain PETI. Ini berbahaya bagi masa depan tata kelola sumber daya alam di Gorontalo,” ujar Aris dalam keterangan pada media ini, Selasa (29/4/2025).
Menurutnya, tujuan utama pembentukan pansus seharusnya untuk memperbaiki tata kelola sektor pertambangan yang selama ini dinilai carut-marut, merugikan masyarakat, dan merusak lingkungan. Tanpa partisipasi publik yang luas, kata dia, pansus justru berpotensi menjadi arena politik transaksional di bawah meja.
“Jika pansus hanya menjadi alat permainan politik, seperti dugaan praktik gratifikasi yang pernah menyeret oknum anggota legislatif sebelumnya, kepercayaan publik terhadap DPRD akan semakin runtuh,” tegas Aris.
HMI Badko Sulut-Gorontalo juga mendesak DPRD membuka seluruh proses kerja pansus secara transparan. Mereka menuntut agar masyarakat sipil, akademisi, komunitas adat, media, dan kelompok korban yang terdampak dilibatkan dalam penyusunan agenda, pemeriksaan data, hingga pembuatan rekomendasi akhir.
Selain itu, Aris juga meminta pansus tidak hanya menyasar operator kecil di lapangan, melainkan juga membongkar jaringan besar yang selama ini membekingi praktik PETI dan perusakan lingkungan di Gorontalo.
“Kami ingin pansus membongkar akar masalah, bukan hanya mengejar pelaku kecil. DPRD harus berani mengungkap aktor politik dan bisnis besar yang selama ini berkolusi dalam kejahatan sumber daya,” ujarnya.
Untuk mengawal jalannya pansus, HMI Badko Sulut-Gorontalo telah membentuk tim pemantau khusus. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat Gorontalo bersatu mengawasi proses kerja pansus agar tidak melenceng dari tujuan awal.
“Kami tidak akan diam. Masa depan lingkungan dan kesejahteraan rakyat Gorontalo ada di tangan kita semua,” tutup Aris. (*)
