POTRETNEWS.ID,-(BONBOL)- Polemik seputar proyek pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Lapkesda) Kabupaten Bone Bolango tahun 2025 terus menjadi sorotan publik. Setelah viralnya sebuah foto yang memperlihatkan oknum pejabat duduk bersama kontraktor dengan latar tumpukan uang, kini muncul perkembangan baru, seorang pejabat berinisial RH, yang diduga menjabat sebagai Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP), dipanggil oleh kepolisian.
Surat panggilan yang beredar luas di masyarakat menyebutkan bahwa RH diminta hadir di Polres Bone Bolango pada Jumat, 26 September 2025. Ia akan dimintai keterangan oleh penyidik Satreskrim terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dalam proses penunjukan pemenang proyek Lapkesda.
Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa indikasi penyimpangan dalam proyek ini tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi sudah bermasalah sejak awal proses pengadaan, terutama dalam penunjukan kontraktor pemenang.
Hal ini memicu kekhawatiran luas bahwa sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango berpotensi disusupi praktik-praktik tidak sehat.
Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah proses penunjukan pemenang proyek-proyek lain juga berlangsung dengan cara serupa. Jika benar, kondisi ini dinilai sangat mengkhawatirkan karena berpotensi merusak prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sejumlah pemerhati anggaran dan tokoh masyarakat telah menyuarakan desakan kepada Bupati Bone Bolango, Ismet Mile, untuk segera mengambil tindakan tegas. Salah satu langkah yang dinilai penting adalah menonaktifkan sementara RH dari jabatannya, selama proses hukum berjalan.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga marwah lembaga, menghindari potensi konflik kepentingan, serta memulihkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadaan pemerintah.
Publik kini menanti sikap tegas dari Bupati Ismet Mile. Banyak pihak berharap agar kasus ini tidak berhenti pada individu tertentu, melainkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pengadaan di Bone Bolango. Penegakan integritas, menurut mereka, tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus dibuktikan dengan tindakan nyata. (Arb)
