POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Ketergantungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pohuwato terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat menjadi sorotan tajam.
Tokoh masyarakat, Yusuf Mbuinga, menegaskan bahwa Pohuwato memiliki potensi besar untuk mandiri secara finansial jika pemerintah daerah berani mengambil langkah strategis di sektor pertambangan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurut Yusuf, regulasi saat ini sebenarnya sudah membuka pintu lebar bagi BUMD untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan hingga seluas 2.500 hektar. Luasan ini dinilai lebih dari cukup untuk menjadi mesin penggerak ekonomi daerah tanpa harus selalu menengadahkan tangan ke Jakarta.
“Jika 2.500 hektar ini dikelola secara profesional oleh BUMD, Pohuwato tidak akan lagi bergantung pada DAU. Ini adalah peluang emas yang regulasinya sudah ada, tinggal bagaimana eksekusinya,” ujar Yusuf Mbuinga, Selasa (24/2).
Ia menekankan bahwa percepatan pembentukan BUMD Pertambangan ini murni bergantung pada political will atau kemauan politik dari jajaran eksekutif dan legislatif, baik di tingkat Kabupaten Pohuwato maupun Provinsi Gorontalo.
YM (sapaan akrab Yusuf Mbuinga) juga menyebutkan deretan figur kompeten yang dianggap mampu membawa perubahan jika dilibatkan dalam wadah BUMD Maleo Bersama.
Nama-nama seperti Limonu Hippi, Yosar Ruiba Monoarfa, Zulviana Mbuinga (Kaka Oya), Haji Cuu, Hamid Toliu, Daeng Irpan, Ilham Kuntono, dan Meli Tantu, dinilai memiliki kapasitas untuk mengawal investasi yang berpihak pada rakyat.
“Kita butuh keseriusan Bupati, Gubernur, dan DPRD. Investasi harus pro-rakyat. Pelaku usaha lokal, rekan-rekan media, LSM, dan tokoh masyarakat harus menyatu dalam satu wadah demi kemaslahatan bersama,” tambahnya.
Tidak hanya mendorong penguatan internal, Yusuf juga memberikan peringatan keras kepada para investor luar yang tidak memberikan dampak positif bagi daerah. Ia menegaskan bahwa stabilitas daerah bergantung pada sinergi antara pengusaha, masyarakat, dan pemerintah.
“Investor ‘abal-abal’ yang tidak mau berdamai dengan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah, lebih baik Toduwolo (silakan) segera angkat kaki dari bumi Pohuwato,” tegasnya menutup pernyataan.
Langkah pembentukan BUMD ini diharapkan bukan sekadar wacana, melainkan menjadi solusi konkret untuk memastikan kekayaan alam Pohuwato benar-benar dirasakan oleh masyarakat pemilik negeri, bukan hanya oleh segelintir korporasi besar.
