POTRETNEWS.ID, TAJUK – Ditengah gencarnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal di berbagai daerah terlebih Kabupaten Pohuwato, satu nama justru menyeruak dan menjadi buah bibir: Hj. Suci. Bukan karena keberhasilannya menjaga lingkungan.
Melainkan karena aktivitas tambangnya yang terus berjalan meski ditengarai menyimpan banyak kejanggalan hukum.
Lantas, publik pun bertanya: ini cerminan tumpulnya produk hukum aparat penegak hukum (APH), atau memang Hj. Suci terlalu “kuat” untuk disentuh?
Ironi ini menjadi semakin kentara ketika banyak tambang kecil lain justru langsung disegel, bahkan tanpa proses mediasi yang transparan.
Namun berbeda dengan milik Hj. Suci. Aktivitas terus bergulir, alat berat tetap berdentum, dan pengerukan tanah yang di rusak semakin menggila tanpa hambatan. Apakah hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
Isu ini memunculkan dugaan adanya “perlindungan” dari oknum tertentu. Bukan rahasia lagi bahwa dunia pertambangan kerap menjadi ladang basah yang menggoda banyak pihak.
Tapi ketika hukum tak lagi bisa menyeimbangkan kepentingan negara, rakyat, dan lingkungan, maka yang terjadi adalah kehancuran terstruktur yang disponsori oleh diamnya para penegak hukum.
Jika benar Hj. Suci kebal dari jerat hukum karena kedekatan dengan “orang besar”, ini bukan sekadar pelanggaran administratif biasa.
Ini adalah tamparan keras terhadap cita-cita keadilan hukum di negeri ini. Ini adalah bentuk nyata bahwa hukum bisa dibeli, dipelintir, atau bahkan diabaikan jika pelakunya cukup berkuasa.
Namun, jika memang tidak ada pelanggaran, maka APH pun punya kewajiban menjelaskan secara terang ke publik. Jangan diam, apalagi terkesan tutup mata.
Karena ketika keadilan tak dijelaskan, kecurigaan akan berkembang, dan rasa percaya masyarakat terhadap institusi hukum akan luruh perlahan.
Sudah saatnya hukum kembali berdiri tegak tanpa pandang bulu. Tambang milik Hj. Suci harus menjadi ujian integritas bagi APH dan pemerintah daerah. Jika tidak, maka kita sedang menyaksikan bukan hanya kerusakan lingkungan, tetapi juga keruntuhan moral negara.
