KABGOR – Pemerintah daerah benar- benar menindaklanjuti aturan pusat tentang pemotongan anggaran, hampir mendekati angka Rp. 300 M.
Hal itu disampaikan Bupati usai paripurna pertama RAPBD 2026, yang digelar di DPRD, Senin sore (17/11/25).
Kata Bupati sebagaimana sebelumnya yang sudah diketahui publik, pemerintah memang mengalami penurunan di Dana Transfer Daerah sekitar 300 M, itu nanti akan disesuaikan dengan KUA PPAS yang telah kita sepakati bersama yang kemudian disesuaikan dengan pagu.
” Jadi induknya itu sudah ada di KUA PPAS, tinggal penjabarannya per OPD masing-masing akan dibahas dengan Banggar. Secara umum sudah ada polanya,” kata Bupati.
Penurunan itu tambah Ia, memang merupakan kebijakan pemerintah pusat berkurangnya dana transfer daerah itu. Tapi ini nanti kami berharap ketika ada perubahan lagi dari pemerintah pusat, maka ini akan kita sesuaikan lagi.
” Tapi kita ambil dulu sesuai surat yang kami terima,” imbuhnya.
Apakah daerah tidak berat dengan terjadinya pengurangan itu,?. Menurut Bupati, mereka tetap akan berusaha untuk tetap memprioritaskan anggaran inti, seperti pada tugas tugas pokok daerah, kemiskinan, stunting dsb. Mandatory itu tetap kita jamin untuk hal hal tertentu.
” Kita hanya menggeser beberapa kebijakan yang ada,” katanya.
Termasuk soal anggaran makan minum juga terjadi pemotongan. Oleh Bupati itu dinilai bisa dilakukan. Karena menurutnya sudah banyak juga yang puasa.
” Jadi tidak enak, ketika ada yang tidak makan karena puasa, lalu kita makan. Mendingan kita puasa sama sama,” ujarnya.
” Kalau pemerintah itu Senin-Kamis, OPD untuk makan minum kita potong. Seberapa besar potongan, kami tidak ingin mendahului karena masih akan dibahas.” Tambahnya lagi.
Dan kata Bupati, fisiensi anggaran pemerintah pusat ini termasuk juga meniadakan pos makan minum itu. (*)
