KABGOR – Wakil Bupati Gorontalo H. Tonny S. Junus membuka pertemuan advokasi lintas sektor dalam integrasi intervensi penurunan stunting di Kabupaten Gorontalo, Selasa (30/06/2026).
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut program Investing in Nutrition and Early Years (INEY) Fase II tahun 2026 yang berlangsung di Aula dinas kesehatan kabupaten gorontalo. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil bupati Tonny S. Junus sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting kabupaten gorontalo.
Tonny S. Junus menyampaikan percepatan penurunan stunting bukan sekedar program kesehatan biasa, melainkan investasi masa depan bangsa, olehnya kita menargetkan generasi penerus yang tidak hanya sehat secara fisik melainkan juga cerdas, produktif dan berdaya saing tinggi.
Pemerintah telah menetapkan peraturan Presiden Nomot 72 tahun 2021 sebagai landasan utama dalam pendekatan intervensi yang terintegrasi dan kolaboratif.
Tonny juga mengatakan bahwa stunting selama 3 tahun terakhir dikabupaten gorontalo menunjukkan adanya perubahan yang fluktuatif dimana stunting perlu ditangani secepatnya.
Berdasarkan hasil status gizi indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukan bahwa prevalensi stunting kabupaten gorontalo adalah 30,7 persen, survey kesehatan indonesia tahun 2023 sebesar 34,7 persen sedangkan tahun 2024 sebesar 28,3 persen.
Sejalan dengan inisiatif percepatan penerunan stunting, pemerintah meluncurkan gerakan nasional percepatan gizi, yang indikator dan target dimasukan sebagai sasaran pembangunan nasional yang dijabarkan dalam target RPJMD Kabupaten Gorontalo 2025-2029.
Wakil bupati Tonny S. Junus mengajak kita semua jadikan momentum ini memperkuat komitmen dan sinergi bersama antara OPD pengampuh 6 SPM di Kabupaten Gorontalo berserta OPD terkait lainnya.
Terkahir Wakil bupati Tonny S. Junus mengucapkan terima kasih kepada pihak Poltekkes Gorontalo yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dan mari kita bersama-sama mengawal 1.000 hari kelahiran pertama kehidupan (HKP) anak-anak kita.
Direktur Poltekes Kemenkes Gorontalo Masrif SKM. M.Kes berharap pertemuan ini dapat membangunan kesepahaman mengenai arah pendampingan INEY Fase II yang menyepakati hasil analisis situasi. Oleh karenanya keberhasilan INEY tidak cukup hanya mengandalkan sektor kesehatan dibutuhkan dukungan aktif dari seluruh organisasi perangkat daerah agar setiap sasaran memperoleh pelayanan berkualitas. (*)
