POTRETNEWS.ID, -(GORONTALO)- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah program strategis menjadi perhatian, mulai dari keberlanjutan beasiswa dokter spesialis, pembangunan gedung lima lantai Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie, hingga pemenuhan hak tenaga outsourcing.
Pembahasan finalisasi tersebut berlangsung selama dua hari, Senin–Selasa (26–27 Oktober 2026), dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, didampingi para wakil ketua DPRD, serta diikuti anggota Banggar dari delapan fraksi. Rapat turut dihadiri Ketua TAPD dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dalam pembahasan itu, Banggar menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang diusulkan OPD harus memiliki dasar perencanaan yang jelas dan selaras dengan dokumen perencanaan daerah, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), serta Kerangka Acuan Kerja (KAK).
Penegasan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan anggaran 2027 disusun secara terukur, sesuai prioritas pembangunan, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Salah satu poin yang mendapat perhatian Banggar adalah skema bantuan studi dan beasiswa, khususnya bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan dokter spesialis.
Banggar mengusulkan agar bantuan pendidikan dirancang secara berkelanjutan, mulai dari awal perkuliahan hingga semester delapan, dengan tetap mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah.
Skema tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian pembiayaan kepada penerima bantuan agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga tuntas. Bantuan yang hanya diberikan satu kali berpotensi menimbulkan persoalan pembiayaan pada semester berikutnya, terutama bagi mahasiswa yang tidak memiliki sumber dana alternatif.
Keberlanjutan program beasiswa diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus mendukung ketersediaan tenaga profesional, terutama dokter spesialis yang dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan kesehatan di Provinsi Gorontalo.
Pengembangan Rumah Sakit Hasri Ainun Habibie juga menjadi salah satu agenda strategis dalam pembahasan RAPBD 2027. Rencana pembangunan gedung lima lantai mendapat perhatian bersama dengan kebutuhan peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Banggar mendorong agar pengembangan infrastruktur rumah sakit berjalan seiring dengan penguatan layanan kesehatan spesifik, peningkatan kebersihan, serta kenyamanan lingkungan rumah sakit.
Fasilitas pendukung, termasuk kebersihan toilet dan sarana umum lainnya, turut menjadi perhatian. Kualitas pelayanan kesehatan dinilai tidak cukup hanya diukur dari kelengkapan gedung dan peralatan medis, tetapi juga dari kenyamanan serta pengalaman pasien ketika memperoleh pelayanan.
Dengan demikian, pembangunan rumah sakit diharapkan tidak berhenti pada penambahan fasilitas fisik, melainkan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Selain sektor pendidikan dan kesehatan, Banggar turut menyoroti penganggaran upah tenaga outsourcing di lingkungan pemerintah daerah.
Banggar meminta agar kebutuhan pembayaran upah tenaga tersebut diperhitungkan untuk 12 bulan penuh dalam satu tahun anggaran. Langkah ini penting untuk memastikan hak tenaga kerja dapat dipenuhi secara memadai serta mencegah munculnya persoalan pembayaran akibat perencanaan anggaran yang tidak mencukupi.
Persoalan ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RAPBD agar penganggaran tidak hanya berorientasi pada program pembangunan, tetapi juga menjamin keberlangsungan operasional dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah.
Dalam pemaparan masing-masing OPD, sejumlah kebutuhan strategis lainnya turut dibahas. Di antaranya pelayanan haji, hibah rumah ibadah, kebutuhan infrastruktur dan akses pendidikan di wilayah kepulauan, serta penyusunan Detailed Engineering Design (DED) flyover Simpang Lima.
Banggar juga memberikan perhatian terhadap percepatan sertifikasi aset tanah milik pemerintah daerah, peningkatan indeks pembangunan pemuda, serta dukungan hibah untuk kegiatan kepemudaan.
Berbagai usulan tersebut dibahas dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan, kesesuaian dokumen perencanaan, serta kapasitas fiskal daerah. Penentuan prioritas menjadi penting agar alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Setelah seluruh OPD memaparkan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran masing-masing, Banggar bersama TAPD melanjutkan pembahasan untuk memfinalisasi usulan yang telah dibahas bersama.
Tahapan ini mencakup peninjauan program dan kegiatan, penyesuaian kebutuhan anggaran, serta penentuan prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Melalui proses tersebut, DPRD Provinsi Gorontalo berharap RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat mengakomodasi kebutuhan strategis daerah, memperkuat kualitas pelayanan publik, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Sinergi antara DPRD, TAPD, dan seluruh OPD menjadi kunci agar anggaran yang disusun tidak sekadar memenuhi aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab persoalan masyarakat dan menghasilkan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. (*)
