POTRETNEWS.ID, -(GORONTALO)- Penyelesaian pembangunan gedung lima lantai RSUD dr. Hasri Ainun Habibie masih membutuhkan dukungan anggaran sekitar Rp80 miliar. DPRD Provinsi Gorontalo pun mendorong penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penyelesaian infrastruktur sekaligus memenuhi kebutuhan alat kesehatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan kerja pimpinan dan anggota gabungan komisi DPRD Provinsi Gorontalo ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (29/10/2026). Kunjungan ini bertujuan bertukar informasi mengenai strategi pemenuhan anggaran kesehatan, pengadaan alat kesehatan, serta optimalisasi pengelolaan rumah sakit daerah.
Rombongan DPRD Gorontalo, yang di antaranya diikuti H. Sun Biki, Anas Jusuf, Hais Ayuwa, Siti Nurain Sompie, dan Ramdan Liputo, diterima Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara bersama jajaran terkait.
Dalam pertemuan tersebut, pembahasan diarahkan pada strategi memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat, khususnya melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo, Anas Jusuf, menekankan bahwa penyelesaian pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan pemenuhan fasilitas medis agar rumah sakit dapat memberikan pelayanan yang optimal.
“Penyelesaian pembangunan gedung rumah sakit dan pemenuhan alat kesehatan merupakan kebutuhan penting untuk memperkuat pelayanan kesehatan serta sistem rujukan di Provinsi Gorontalo,” demikian pokok penekanan dalam pembahasan tersebut.
Selain penyelesaian gedung, kebutuhan alat kesehatan berteknologi tinggi turut menjadi perhatian. Salah satunya adalah fasilitas Magnetic Resonance Imaging (MRI), yang berperan penting dalam membantu pemeriksaan dan diagnosis berbagai kondisi medis.
Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa fasilitas MRI di RSUD Aloei Saboe saat ini mengalami kerusakan. Kondisi ini membuat pemenuhan layanan pemeriksaan MRI perlu mendapat perhatian serius agar masyarakat Gorontalo memiliki akses yang memadai tanpa harus bergantung pada fasilitas kesehatan di luar daerah.
DPRD menilai pemenuhan kebutuhan alat kesehatan perlu diperjuangkan melalui perencanaan yang terukur dan koordinasi berkelanjutan dengan Kementerian Kesehatan.
Salah satu langkah yang dibahas adalah pemutakhiran data kebutuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan.
Jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara berbagi pengalaman mengenai pentingnya pengisian data secara berkala agar kebutuhan fasilitas kesehatan di daerah dapat tergambar secara akurat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan dukungan anggaran pemerintah pusat.
Selain jalur administratif, koordinasi melalui pemerintah daerah dan penyampaian aspirasi DPRD kepada kementerian terkait juga dinilai penting untuk memperjuangkan kebutuhan pembangunan kesehatan di Gorontalo.
Persoalan berikutnya yang menjadi sorotan adalah optimalisasi pengelolaan rumah sakit melalui pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Dalam pertemuan tersebut, dibagikan pengalaman pengelolaan rumah sakit daerah di Bolaang Mongondow yang disebut mampu membukukan pendapatan sekitar Rp98 miliar per tahun. Sementara itu, pendapatan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie saat ini berada pada kisaran Rp40 miliar lebih per tahun.
Perbedaan angka tersebut menjadi bahan diskusi mengenai peluang pengembangan layanan, peningkatan kapasitas rumah sakit, dan penguatan tata kelola keuangan secara profesional.
Anas Jusuf menilai optimalisasi pengelolaan BLUD perlu didukung dengan pengembangan fasilitas, peningkatan mutu pelayanan, serta manajemen rumah sakit yang efektif dan akuntabel.
Dengan pengelolaan yang semakin baik, rumah sakit diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat kemampuan keuangan untuk mendukung keberlanjutan operasionalnya.
Penyelesaian gedung lima lantai dan pemenuhan alat kesehatan juga diharapkan membuka peluang peningkatan kapasitas pelayanan serta pengembangan kelas rumah sakit sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam jangka panjang, pengembangan tersebut berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo dari sektor kesehatan. Namun, peningkatan pendapatan perlu berjalan seiring dengan peningkatan mutu layanan dan keterjangkauan akses kesehatan bagi masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara turut menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Provinsi Gorontalo.
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, pelaksanaan program CKG di Gorontalo disebut masuk dalam lima besar secara nasional.
Apresiasi ini diharapkan menjadi dorongan untuk terus memperkuat upaya promotif dan preventif, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pemeriksaan kesehatan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Provinsi Gorontalo diharapkan memperoleh referensi yang dapat ditindaklanjuti dalam memperjuangkan dukungan anggaran, mempercepat penyelesaian pembangunan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie, serta memenuhi kebutuhan alat kesehatan.
Dukungan pemerintah provinsi, DPRD, dan pemerintah pusat menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan fasilitas kesehatan berjalan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah.
Penyelesaian pembangunan rumah sakit, kelengkapan alat kesehatan, dan penguatan manajemen perlu berjalan beriringan. Dengan demikian, investasi di sektor kesehatan tidak hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga meningkatkan kapasitas pelayanan, memperkuat sistem rujukan, dan membuka peluang penguatan PAD.
Pada akhirnya, keberhasilan pengembangan RSUD dr. Hasri Ainun Habibie akan diukur dari kemampuannya menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, mudah diakses, dan berkelanjutan. (*)
