POTRETNEWS.ID -(GORONTALO)- Sebuah mobil ambulans milik pemerintah mengalami kerusakan dan mogok di tengah kepadatan arus lalu lintas saat perayaan Lebaran Ketupat di kawasan GOR. Ambulans tersebut sedianya hendak mengantar jenazah menuju Wonosari, namun terpaksa berhenti di tengah jalan karena kondisi kendaraan yang tidak layak jalan.
Untungnya, situasi darurat ini cepat direspons oleh Alghazali Katili, anggota DPRD Provinsi Gorontalo dari Partai Gerindra, yang kala itu tengah menerima tamu di kediamannya di Molowahu.
Setelah mendapat telepon dari sopir ambulans, dan mengetahui bahwa tidak ada sopir lain yang bisa bertugas karena sedang bersama keluarga dalam momen lebaran, Alghazali langsung menginstruksikan timnya dan komunitas escort ambulance untuk menurunkan mobil ambulans pribadinya sebagai pengganti.
Menurut keterangan dari Rahmat Amed Mohamad, warga yang menyaksikan langsung peristiwa ini, mobil pribadi milik Alghazali memang kerap digunakan untuk keperluan sosial.
“Perlu saya luruskan, mobil ambulans milik Pak Alghazali itu dibeli dari hasil tabungan pribadinya, bukan pemberian dari partai politik seperti yang pernah diberitakan,” ujarnya.
Rahmat juga menyoroti kondisi ambulans pemerintah yang dinilai sangat memprihatinkan. Ia mempertanyakan pengelolaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas kesehatan.
“Kalau anggaran untuk maintenance ada, ke mana larinya? Ambulans ini bukan kendaraan biasa, ini menyangkut nyawa orang. Coba bayangkan kalau yang diantar itu pasien dalam kondisi sekarat dan tiba-tiba mogok,” tambahnya.
Ia juga meminta pihak rumah sakit dan instansi terkait, khususnya para direktur RS, untuk lebih serius dalam memantau kondisi fasilitas operasional.
“Tolong diperiksa kekurangan-kekurangan fasilitas yang ada, karena kita tidak tahu kapan kejadian seperti ini akan terulang. Jangan sampai masyarakat menjadi korban akibat kelalaian,” tutup Rahmat.
Insiden ini menjadi pengingat keras bahwa pelayanan kesehatan tak cukup hanya dari sisi tenaga medis, tetapi juga sarana pendukungnya harus dalam kondisi prima. Pemerintah diharapkan lebih maksimal dalam menggunakan anggaran demi menjamin kualitas dan kesiapan fasilitas kesehatan publik.
