POTRETNEWS.ID, -(GORONTALO)- Rencana pembebasan lahan untuk pembangunan Kampung Desa Merah Putih (KDMP) Tahap II di Kabupaten Bone Bolango mendapat sorotan dari Aktivis Gorontalo, Ismail Azis. Ia meminta Pemerintah Kabupaten Bone Bolango untuk tidak terburu-buru melanjutkan program tersebut sebelum seluruh persoalan pada pelaksanaan KDMP Tahap I diselesaikan secara menyeluruh dan transparan.
Menurut Ismail, sejumlah persoalan yang muncul pada pelaksanaan tahap pertama masih menyisakan tanda tanya di tengah masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu lebih fokus menyelesaikan pekerjaan rumah yang ada sebelum membuka ruang bagi pembangunan tahap lanjutan.
“Jangan sampai pemerintah terlalu cepat berbicara mengenai pembebasan lahan dan pembangunan tahap kedua, sementara masih terdapat persoalan yang belum terselesaikan pada tahap pertama. Masyarakat tentu menginginkan adanya kepastian dan transparansi terhadap program yang menggunakan anggaran negara,” ujar Ismail Azis, Sabtu (4/7/2026).
Ia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi perhatian berada di Desa Molotabu, Kecamatan Kabila Bone. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pekerjaan pembangunan KDMP di desa tersebut telah selesai dilaksanakan dan bahkan telah melalui proses Provisional Hand Over (PHO).
Namun demikian, menurut Ismail, masih terdapat keluhan dari sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan terkait penyelesaian hak-hak pembayaran.
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, pihak Kodim telah menyelesaikan pembayaran kepada pihak pelaksana yang ditunjuk. Akan tetapi, muncul informasi bahwa masih terdapat pekerja serta penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pembangunan KDMP Molotabu yang hingga kini masih menunggu penyelesaian pembayaran dari pihak pelaksana,” ungkapnya.
Menurut Ismail, persoalan tersebut perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak para pekerja dan pelaku usaha lokal yang telah berkontribusi dalam menyukseskan program pemerintah.
Di sisi lain, Ismail juga menyoroti kondisi pembangunan KDMP di Desa Tumbuh Mekar, Kecamatan Bone, yang menurutnya masih menjadi perhatian masyarakat karena progres pekerjaannya belum sepenuhnya tuntas sebagaimana yang diharapkan.
Kondisi tersebut, lanjutnya, seharusnya menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah daerah sebelum mengambil langkah untuk memperluas program melalui pembangunan tahap berikutnya.
“Ketika masih terdapat pekerjaan yang dipersoalkan, baik terkait penyelesaian fisik maupun penyelesaian kewajiban pembayaran kepada pihak-pihak yang terlibat, maka pemerintah perlu memastikan seluruh persoalan itu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan demikian, pembangunan tahap berikutnya dapat berjalan tanpa meninggalkan beban persoalan di belakang,” katanya.
Ismail menegaskan bahwa dirinya tidak menolak program pembangunan KDMP. Namun, ia berharap pemerintah daerah dapat mengedepankan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Ia pun meminta Bupati Bone Bolango, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Inspektorat, serta instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan KDMP Tahap I, termasuk memastikan seluruh kewajiban kepada pekerja dan penyedia barang maupun jasa dapat diselesaikan sesuai ketentuan.
“Yang dibutuhkan masyarakat hari ini bukan sekadar pembangunan baru, tetapi kepastian bahwa setiap program yang telah dijalankan benar-benar diselesaikan secara tuntas, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan begitu kepercayaan publik terhadap pemerintah akan tetap terjaga,” pungkasnya. (**)
