POTRETNEWS.ID, KABGOR — Pernyataan seorang anggota DPRD Kabupaten Gorontalo yang menyebut “Jangan ganggu Bupati Sofyan Puhi, dia keluarga kami” mendapat sorotan tajam dari kalangan mahasiswa.
Aliansi Mahasiswa Kabupaten Gorontalo Menggugat (AMKGM) menilai pernyataan tersebut tidak mencerminkan posisi wakil rakyat yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan personal.
“Kalau memang pemerintah daerah serius menyelesaikan persoalan-persoalan ini, tentu kami tidak akan turun ke jalan,” tegas salah satu orator dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Gorontalo, Senin (16/6/2025).
Dalam orasinya, mahasiswa menuntut DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, bukan justru terkesan melindungi kepala daerah tanpa dasar.
“Jangan koprol sana, koprol sini. Ingat, Bupati dan DPRD sama-sama dipilih oleh rakyat,” seru orator aksi.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Adapun empat tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut yaitu:
Pertama, mahasiswa menyoroti kasus pengancaman antarpegawai yang mengandung unsur primordialisme (ras) di lingkungan Dinas Sosial.
Kedua, mereka menuntut klarifikasi atas dugaan pemalsuan dokumen oleh dua kepala dinas saat proses seleksi PPPK beberapa waktu lalu.
Ketiga, soal ketiadaan dokter spesialis di Rumah Sakit Boliyohuto yang dinilai mengabaikan kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.
Keempat, mereka menagih janji Bupati Gorontalo terkait perbaikan Jembatan Pulubala yang tak kunjung rampung seratus persen, meski fakta integritas sudah diteken beberapa waktu lalu.
Kritik Pedas BEM Universitas Gorontalo
Presiden BEM Universitas Gorontalo, Erlin Adam, menyebut janji-janji Pemkab Gorontalo hanya bersifat formalitas. Ia menyoroti ketimpangan antara janji dan realisasi pembangunan.
“Pemerintah hanya mengirim tiang panjang ke lokasi jembatan. Sementara kebutuhan lainnya justru ditanggung lewat gotong royong masyarakat. Di mana naluri dan itikad baik pemerintah daerah?” kritik Erlin.
Aksi mahasiswa ini merupakan bentuk kekecewaan atas kinerja pemerintah dan lemahnya pengawasan DPRD. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu-isu publik jika tidak ada langkah konkret dari para pemangku kebijakan. (*)
