POTRETNEWS.ID, GORONTALO – Ratusan mahasiswa Universitas Gorontalo (UG) menggelar unjuk rasa bertajuk Perlawanan dari Gorontalo yang digelar di depan kampus UG, pada Rabu (19/2/2025).
Aksi yang dipimpin langsung oleh Harun Alulu selaku Presiden BEM UG dan juga Erlin Adam yang bertindak sebagai koordinator lapangan (korlap), mereka membawa sejumlah tuntutan untuk ditujukan kepada pemerintah dan DPRD Provinsi Gorontalo.
1. Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis – Mahasiswa menilai program tersebut perlu dikaji ulang karena dinilai merugikan rakyat Indonesia.
2. Penolakan Konsesi Tambang untuk Kampus – Mereka menolak rencana pemberian konsesi pertambangan kepada pihak kampus, yang dinilai tidak sejalan dengan prinsip pendidikan
3. Pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 – Mahasiswa menilai kebijakan awal dari kepentingan rakyat disepelekan dengan mengefesiensikan anggaran untuk kepentingan rakyat Indonesia.
4. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Gorontalo untuk Mengungkap Sindikat di PETI Pohuwato – Mahasiswa mendesak DPRD membongkar jaringan yang diduga mengamankan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di Pohuwato, termasuk keterlibatan ajudan Kapolda Gorontalo.
Dalam tuntutan terakhir mereka itu, Erlin Adam selaku korlap aksi menegaskan, bahwa pihaknya tidak meminta aktivitas PETI ditutup atau ditertibkan secara paksa. Akan tetapi mereka meminta bahwa tidak ada pemerasan maupun sindikat yang dilakukan oleh para pemegang kepentingan.
“Kami tidak sedang meminta untuk ditutup dan ditertibkan, namun tuntutan kami, jangan ada sindikat jahat yang memeras rakyat penambang,” tegas Erlin Adam dalam orasinya.
Mereka menyatakan bahwa jika PETI tetap dibiarkan beroperasi dengan alasan ekonomi kerakyatan, maka seharusnya tidak ada pungutan liar dari sindikat yang memanfaatkan situasi.
Sebaliknya, jika pemerintah berpegang pada regulasi yang mengharuskan penertiban, maka pemerintah sepantasnya melakukan tindakan tanpa pandang bulu.
Aksi ini, diketahui berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari aparat keamanan. Para mahasiswa berkomitmen akan terus mengawal tuntutan mereka hingga ada respons nyata dari pihak terkait, yaitu terbentuknya pansus di DPRD provinsi Gorontalo. (*)
