KABGOR – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gorontalo, Sugondo Makmur, menghadiri dan memberikan sambutan pada Kegiatan Rapat Pembahasan Percepatan Penyelesaian Dokumen/ sertifikat Tanah hibah pemda Kabupaten Gorontalo, ke pihak Kepolisian di Aula Kantor BPN Kabupaten Gorontalo, Kamis (20/11/2025) pukul 14.30 WITA.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Nawir Tondako, Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo Hariyanto Manan beserta Kabid Aset, Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Gorontalo Mega Putri Sari, ST, M.Ap beserta jajarannya. Kabag Faskon Polda Gorontalo Yoyok. H beserta jajaran, Kabag Umum, kabag Hukum kabag Tapem Setda kab. Gorontalo, Kabid, pertanahan Dinas Perkim, Kapolsek Limboto, Sekcam Limboto, Lurah Bongohulawa dan undangan terkait lainnnya
Dalam sambutannya, Sekda Sugondo Makmur menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen tanah untuk meningkatkan kepastian hukum dan keamanan bagi aset daerah dibutuhkan Ketelitian, kecermatan, keseriusan serta koordinasi dan kerja sama yang baik antar pihak terkait.
Dalam konteks tugas pemerintah daerah sudah selesai, sudah ada NPHD BAST. cuma pak bupati Sofyan Puhi tetap meminta kami pemda kawal penerbitan sertifikat. kami sudah menyerahkan objek hibah ke pihak Kepolisian Polda Gorontalo dan Polres Gorontalo ( Polsek boliyohuto dan polsek telaga) tinggal penerbitan sertifikat, dalam rangka pengurusan sertifikat atas tanah hibah Pemda Kabupaten ke Pihak kepolisian, hibah tanah. ke Polda, polres gorontalo (polsek boliyohuto dan polsek telaga). cuma memang di butuhkan keseriusan koordinasi, kerja sama yang baik antara pihak Polda dan Pihak Pemda untuk mempercepat pembuatan sertifikat.
Dalam kesempatan yang sama pihak polda Gorontalo juga menyampaikan bersedia berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak Pemda Gorontalo menyiapkan dokumen dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung proses pembuatan sertifikat tanah hibah Pemda Gorontalo di alihkan menjadi atas nama pihak Polda Gorontalo.
Rapat ini bertujuan untuk membahas strategi percepatan penyelesaian dokumen tanah hibah pemda ke pihak kepolisian, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan daerah. (*)
