POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Mohamad Rusli Laki, salah satu diantara anak cucu penambang asal Kecamatan Buntulia, Desa Taluduyunu Utara, merespon keras atas tindakan perekrutan ketenagakerjaan lokal Pohuwato yang berada pada angka 40 persen.
kekecewaannya lahir dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama pihak perusahaan pada selasa (23/12/2025). setelah terungkap nasib karyawan lokal yang berada di perusahaan PETS dan dinilai tidak berpihak pada masyarakat lokal Pohuwato.
Rusli Laki mengaku, sangat memahami keluhan para pencari kerja lokal yang berulang kali melamar ke perusahaan namun tak kunjung diterima.
“Fakta di lapangan sangat berbeda dengan apa yang dipresentasikan. Banyak anak-anak daerah yang melamar kerja diperlakukan seperti pengemis, seolah harus meminta belas kasihan kepada pihak perusahaan,” ungkap Rusli dengan nada kecewa.
Ia juga mencurigai keabsahan klaim 40 persen tenaga kerja lokal tersebut. Pasalnya, banyak pekerja dari luar daerah maupun luar provinsi yang disebut telah mengganti domisili ke Pohuwato demi memenuhi syarat administrasi sebagai tenaga kerja lokal.
“Kondisi ini sangat berbahaya. Angka penduduk Pohuwato memang bertambah, tapi disisi lain angka pengangguran masyarakat asli justru meningkat. Ini manipulasi data yang merugikan anak daerah,” tegasnya.
Rusli Laki pun mendesak, dinas terkait agar bersikap transparan dengan membuka data ke publik terkait nama-nama pekerja lokal yang benar-benar berasal dari Pohuwato dan saat ini bekerja di perusahaan tersebut.
“Kalau memang komitmen dengan 40 persen tenaga kerja lokal, tunjukkan datanya secara terbuka. Jangan hanya sebatas presentase di atas kertas,” kata Rusli kepada awak media, rabu (24/12/2025).
Lebih jauh, Rusli Laki menilai pihak perusahaan tidak menunjukkan komitmen nyata terhadap kesepakatan dengan Pemerintah Daerah dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Bahkan, dirinya dengan tegas menyatakan bahwa perusahaan yang tidak peduli terhadap masyarakat sekitar seharusnya tidak layak beroperasi di Bumi Panua.
“Kalau tidak punya kepedulian terhadap daerah ini, maka wajib angkat kaki dari Pohuwato,” ujarnya.
Rusli Laki berharap, agar Bupati Pohuwato sebagai pimpinan daerah tertinggi segera mengambil langkah konkret dan tegas untuk mengevaluasi klaim tersebut.
“Pak Bupati harus memastikan, apakah 40 persen itu benar-benar masyarakat lokal asli atau hanya jelmaan lokal yang mengganti domisili. Jangan sampai prioritas untuk masyarakat lokal justru dinikmati oleh pendatang,” pungkasnya.
