Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

KLB Malaria Pohuwato Disorot: LSM Sebut Dinkes “Kepala Batu”, Korban Jiwa Terus Bertambah

×

KLB Malaria Pohuwato Disorot: LSM Sebut Dinkes “Kepala Batu”, Korban Jiwa Terus Bertambah

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Ketua LSM Pohuwato Watch, Ruslan Pakaya, menyoroti penanganan status darurat Kejadian Luar Biasa (KLB) malaria di Kabupaten Pohuwato yang dinilai belum ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.

Hal tersebut disampaikan Ruslan Pakaya, Kamis (21/05/2026) kepada awak media dan mempertanyakan langkah konkret Dinkes Pohuwato di tengah meningkatnya kasus malaria dan penyakit kusta yang disebut telah memakan korban jiwa.

banner 325x300

“Apakah kejadian status darurat KLB malaria di Pohuwato ini tidak ditangani serius oleh Dinkes? Bahkan sudah banyak ternyata korban meninggal baik malaria dan penyakit kusta di Pohuwato,” ujar Ruslan.

Dia menilai pemerintah daerah terkesan lamban dalam mengambil tindakan, meski persoalan kesehatan tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah provinsi hingga Kementerian Kesehatan.

“Bahkan info dari provinsi bahwa Dinkes Pohuwato itu kepala batu. Sudah rapat dengan Dinkes Provinsi sampai Menteri Kesehatan zoom dengan Pak Gubernur Gusnar Ismail,” katanya.

Ruslan juga mempertanyakan prioritas Dinkes Pohuwato didalam menangani persoalan kesehatan masyarakat.

“Nyawa masyarakat, anak cucu kita apakah ada yang lebih penting dari itu? Sehingga nyawa jadi sudah tidak berharga,” ungkapnya.

Dia turut menyinggung pelayanan pasien malaria di rumah sakit. Menurutnya, pasien malaria disebut diarahkan ke rumah sakit lain karena penyakit tersebut tidak ditanggung BPJS selama masih berstatus wabah atau KLB.

“Parahnya Rumah Sakit Bumi Panua sekarang kalau yang malaria dorang jaga lempar ke Rumah Sakit MMC, karena kalau malaria itu tidak ditanggung BPJS selama penyakit itu adalah wabah dan sudah status KLB,” tambahnya.

Ruslan juga meminta Pemda Pohuwato segera mencari solusi pendanaan penanganan wabah malaria, termasuk memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) melalui BPBD atau mengusulkan bantuan ke pemerintah pusat.

“Kalau tidak ada anggaran, Pemda harus melapor ke BNPB pusat supaya dikucurkan dana untuk wabah malaria yang ada di Pohuwato,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya, jumlah warga yang terpapar malaria di Pohuwato disebut mencapai 60 hingga 70 orang per hari dalam satu bulan terakhir.

“Kalau ini sudah merebak wabahnya, kita harus belajar dari salah satu kota di Amerika Serikat yang penduduknya harus diisolasi karena untuk menekan meningkatnya wabah,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, Fidi Mustafa, belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan Ketua LSM Pohuwato Watch tersebut.

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *