POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Upaya panjang Pemerintah Kabupaten Pohuwato untuk membangun kembali Kantor Bupati yang rusak akibat aksi pembakaran massa pada 21 September 2023 akhirnya membuahkan hasil. Pembangunan kantor tersebut direncanakan mulai terealisasi pada tahun 2026 setelah Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sekitar Rp43 miliar melalui DIPA kementerian.
Saat ini, proyek pembangunan tersebut telah memasuki tahap proses pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan jadwal yang telah disusun, kontrak pelaksanaan fisik pembangunan direncanakan dimulai pada April 2026.
Perjuangan pemerintah daerah untuk mendapatkan dukungan anggaran tersebut tidaklah mudah. Di tengah keterbatasan anggaran daerah, Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, melakukan berbagai konsultasi dan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, di antaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, upaya tersebut belum langsung membuahkan hasil karena adanya ketidaksesuaian nomenklatur pembiayaan.
Pemerintah daerah kemudian melakukan beberapa kali konsultasi dan presentasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
Dari proses tersebut, proposal pembangunan Kantor Bupati Pohuwato akhirnya disetujui dengan syarat pemerintah daerah harus menanggung biaya penyusunan Detail Engineering Design (DED).
Syarat tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, mengingat biaya penyusunan DED diperkirakan mencapai sekitar Rp2,5 miliar.
Apabila biaya tersebut tidak dapat dipenuhi, maka rencana pembangunan kantor bupati tidak akan dimasukkan dalam program APBN.
Untuk mengatasi hal itu, Pemerintah Kabupaten Pohuwato kemudian mengajukan proposal bantuan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada PT PETS guna membantu pembiayaan penyusunan DED Kantor Bupati Pohuwato.
Dari pengajuan tersebut, PT PETS menyetujui bantuan sebesar Rp2 miliar yang kemudian dijadikan nilai kontrak, dengan skema pembayaran bertahap pada tahun 2024 dan 2025.
Setelah bantuan penyusunan DED disetujui, pemerintah daerah membentuk panitia CSR untuk mengelola proses tersebut, mengingat pada saat itu Pemda Pohuwato belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang CSR.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pohuwato, Risdiyanto Mokodompit, menjelaskan bahwa pembayaran kepada konsultan perencana dilakukan secara bertahap sesuai dengan progres pekerjaan.
“Pembayaran pertama dilakukan pada tahun 2024 ketika dokumen DED mencapai bobot 50 persen sebesar Rp1 miliar. Sedangkan pembayaran tahap kedua sebesar 50 persen dilakukan pada tahun 2025 setelah dokumen DED rampung 100 persen sebesar Rp1 miliar, sehingga total pembayaran kepada penyedia konsultan sebesar Rp2 miliar selama tahun 2024–2025 secara non tunai dari rekening Panitia CSR ke rekening penyedia,” jelas Risdiyanto, Minggu (15/03/2026).
Ia menambahkan, proses tersebut juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo pada laporan keuangan tahun 2025.
“Pembayaran pemerintah daerah kepada penyedia konsultan dilakukan secara non tunai dan telah melalui proses audit,” tambahnya.
Risdiyanto juga mengungkapkan bahwa saat ini progres pembangunan Kantor Bupati Pohuwato telah memasuki tahap proses pengadaan barang dan jasa di BP2JK Provinsi Gorontalo.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai jadwal, maka kontrak pekerjaan fisik pembangunan akan dimulai pada April 2026.
