POTRETNEWS.ID, -(GORONTALO)- Dinamika isu lingkungan dan gerakan masyarakat sipil di Kabupaten Pohuwato kembali memanas. Di tengah situasi yang kian kompleks, mencuat dugaan adanya pertemuan antara Yosar Ruiba dengan pihak DPRD setempat. sebuah isu yang segera memantik sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa.
Rikbal Mohi, aktivis dari IAIN Gorontalo, tampil menyuarakan kritik keras terhadap potensi keterlibatan lembaga legislatif dalam pusaran dinamika gerakan tersebut. Ia menilai, jika benar terdapat relasi yang mengarah pada dukungan terhadap Aliansi Barisan Rakyat Anti Penindasan (Bara Api), maka hal itu berpotensi mencederai marwah DPRD sebagai representasi kepentingan rakyat.
“DPRD seharusnya berdiri di garis kepentingan publik, bukan justru menimbulkan kesan berpihak pada gerakan yang berpotensi menimbulkan polemik, apalagi jika dikaitkan dengan isu lingkungan dan aktivitas pertambangan ilegal,” ujar Rikbal.
Menurutnya, klarifikasi terbuka menjadi kebutuhan mendesak agar tidak terjadi distorsi informasi yang dapat memperkeruh suasana di tengah masyarakat yang sudah sensitif terhadap berbagai kepentingan.
Di saat yang sama, Rikbal juga mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polda Gorontalo, untuk tidak tinggal diam. Ia meminta langkah konkret dan penelusuran yang objektif terhadap berbagai dugaan yang berkembang, seraya menegaskan bahwa ketegasan hukum adalah fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.
“Kami meminta aparat tidak ragu untuk bertindak jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum. Jangan sampai ada kesan pembiaran terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.
Di tengah riuhnya dinamika aksi dan pergerakan massa yang kian memanas, nama Yosar Ruiba kembali mencuat sebagai figur yang disebut-sebut memainkan peran strategis di balik layar. Ia tak hanya hadir sebagai “player” dalam pusaran isu, tetapi juga tampil melalui langkah formal yang menerbitkan surat pemberitahuan aksi justru memantik beragam spekulasi.
Namun di balik itu, sejumlah pihak mencium adanya kepentingan yang lebih dalam dan terukur. Muncul dugaan bahwa langkah tersebut bukan semata-mata untuk memperjuangkan aspirasi publik, melainkan sebagai upaya mengembalikan sorotan para pengusaha tambang kepadanya. Ini sebuah manuver untuk merebut kembali posisi tawar dan pengaruh yang sebelumnya meredup.
Kecurigaan ini tidak berdiri di ruang hampa. Rekam jejak Yosar kembali diungkit, terutama kaitannya dengan isu pertambangan tanpa izin (PETI) yang selama ini kerap melekat pada namanya. Dalam konteks ini, gerakan yang dibangun dan digerakkan olehnya pun mulai dipandang dengan kacamata yang lebih kritis, apakah benar murni sebagai gerakan moral, atau justru sarat kepentingan tersembunyi.
Di sisi lain, Yosar selama ini dikenal lantang mengusung dalil penolakan terhadap arogansi, diskriminasi, intimidasi, dan kriminalisasi. Namun, di tengah riuhnya dinamika yang berkembang, muncul pertanyaan yang kian menguat yakni sejauh mana narasi tersebut benar-benar terimplementasi di lapangan?
Sebagian kalangan mulai melihat adanya ironi yang sulit diabaikan. Di satu sisi, seruan melawan ketidakadilan terus digaungkan. Namun di sisi lain, dinamika sosial di tingkat akar rumput justru memperlihatkan gejala polarisasi, khususnya di kalangan masyarakat penambang Pohuwato. Kesan pengkotak-kotakan pun mencuat, seolah masyarakat ditarik ke dalam garis batas yang kian tegas. (***)
