POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Aliansi Orang Pohuwato Melawan (OPM) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Senin (12/10/2026), untuk mendesak penyelesaian konflik pertambangan yang dinilai belum memberikan kepastian bagi masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut, OPM menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari transparansi perusahaan pertambangan, hak masyarakat, penyerapan tenaga kerja lokal, penegakan hukum, hingga perlindungan lingkungan hidup.
Meski mengangkat persoalan yang dinilai krusial, belum ada keterangan dalam bahan yang diterima mengenai apakah RDP tersebut berlangsung panas atau diwarnai adu argumen.
Koordinator OPM, Sonni Samoe, hadir bersama Haji Rizal Yunus, Yusuf Mbuinga, Haji Ismail Hippy, Hasan Lasiki, Harson Ali, Ibrahim Bouty, serta puluhan anggota aliansi lainnya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Pohuwato, Hi Beni Nento, didampingi anggota DPRD Iwan Abay, Ismail Samarang, Otan Mamu, Mohamad Rizky Alhasni, Rizal Pasuma, Suharto Monoarfa, dan Luluk Agus Yulianto.
Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Pohuwato Iskandar Datau, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mohamad Huntoyungo, serta sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Dalam forum tersebut, OPM menyampaikan keprihatinan terhadap berbagai persoalan pertambangan di Kabupaten Pohuwato yang menurut mereka belum menemukan penyelesaian nyata.
OPM menilai, meskipun RDP telah berulang kali digelar sepanjang 2025 dan DPRD telah mengeluarkan rekomendasi kelembagaan, hasilnya belum memberikan dampak berarti bagi masyarakat.
Karena itu, mereka mempertanyakan sejauh mana rekomendasi tersebut dikawal dan ditindaklanjuti, termasuk penyampaiannya kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai kewenangan.
Bagi OPM, penyelesaian konflik pertambangan tidak cukup hanya melalui rapat dan rekomendasi. Mereka menginginkan langkah konkret yang memberikan kepastian atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
