POTRETNEWS.ID, -(GORONTALO)- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Gorontalo mulai memperketat perhatian terhadap kualitas dokumen penganggaran daerah. Sejumlah rekomendasi komisi menjadi bahan evaluasi, terutama terkait perbaikan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) organisasi perangkat daerah (OPD) agar sesuai dengan ketentuan perencanaan dan keuangan daerah.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat Banggar bersama Sekretariat DPRD Provinsi Gorontalo yang digelar di lingkungan DPRD Provinsi Gorontalo, Senin (12/10/2026).
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus MT Mopili, didampingi para Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rapat konsultasi Banggar bersama komisi-komisi DPRD, yang sebelumnya membahas berbagai persoalan dan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan dengan OPD mitra masing-masing.
Dalam rapat tersebut, Banggar menaruh perhatian pada tindak lanjut rekomendasi komisi, khususnya terkait pembenahan dokumen RKA pada setiap OPD. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses penyusunan anggaran berjalan tertib, terukur, dan sesuai regulasi yang berlaku.
Salah satu aspek yang menjadi sorotan ialah penyesuaian dokumen RKA terhadap ketentuan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan serta keuangan daerah.
Penyesuaian tersebut menjadi bagian penting dalam menyelaraskan perencanaan dengan penganggaran, sehingga setiap program dan kegiatan yang dirumuskan OPD memiliki kesesuaian administrasi serta mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.
Bagi Banggar, rekomendasi komisi tidak sekadar menjadi catatan hasil pembahasan, tetapi harus ditindaklanjuti secara konkret oleh OPD terkait. Perbaikan dokumen anggaran diharapkan mampu meminimalkan ketidaksesuaian administrasi sekaligus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah.
Melalui rapat tindak lanjut ini, Banggar DPRD Provinsi Gorontalo berharap seluruh rekomendasi komisi mendapat perhatian serius dari OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Dengan demikian, proses penyempurnaan dokumen anggaran dapat segera dilakukan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD, sehingga perencanaan dan penganggaran pembangunan Provinsi Gorontalo semakin tertib, selaras, dan akuntabel. (*)
