POTRETNEWS.ID POHUWATO – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menggelar pertemuan bersama berbagai pihak guna membahas sejumlah persoalan di wilayah pertambangan, khususnya terkait penyelesaian tali asih pembangunan proyek bendung serta akses para pengojek menuju lokasi tambang Dam dan sekitarnya.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Bupati Pohuwato itu dipimpin langsung Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, didampingi Wakil Bupati Iwan S. Adam.
Hadir pula Ketua DPRD Pohuwato Beni Nento, Kapolres Pohuwato yang diwakili Kabag Ops, Dandim 1313 Pohuwato yang diwakili Kasdim, perwakilan BWSS, Koordinator LSM Labrak Soni Samoe bersama unsur penambang, manajemen PT PETS, serta OPD terkait, Jumat (22/05/2026).
Dalam arahannya, Bupati Saipul menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh pihak yang memenuhi undangan pemerintah daerah untuk duduk bersama mencari solusi atas persoalan yang selama ini terjadi di wilayah pertambangan.
“Alhamdulillah, kita bisa bersama-sama hadir di sini untuk membahas dan mencari penyelesaian terhadap beberapa persoalan di wilayah pertambangan. Undangan kami sampaikan sejak Rabu kemarin dan hari ini semua pihak dapat hadir,” ujar Saipul.
Menurutnya, ada dua persoalan utama yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Pertama, penyelesaian tali asih bagi para penambang yang masih bertahan di lokasi pembangunan proyek bendung. Kedua, akses jalan bagi para pengojek yang selama ini melintasi jalur menuju Dam dan wilayah sekitarnya.
Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pohuwato terus berupaya hadir dalam menyikapi berbagai persoalan pertambangan yang kerap memicu polemik hingga insiden di lapangan, terlebih perusahaan yang beroperasi memiliki nilai investasi besar.
“Kami bersama wakil bupati memiliki tanggung jawab menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. DPRD juga memiliki tugas menampung aspirasi masyarakat yang selama ini mencari kehidupan di wilayah tersebut,” katanya.
Saipul menilai berbagai insiden yang terjadi belakangan ini, termasuk penolakan hingga pengusiran alat perusahaan oleh penambang, tidak boleh terus berulang.
Karena itu, pemerintah daerah mengundang seluruh pihak untuk duduk bersama demi mencari solusi terbaik dan mengakhiri konflik berkepanjangan.
Menurutnya, masyarakat penambang yang berada di wilayah konsesi perusahaan juga merupakan warga yang harus mendapatkan perhatian dan ruang hidup.
Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, khususnya para penambang yang telah puluhan tahun menggantungkan hidup di lokasi tersebut.
“Kami melihat langsung kondisi di lapangan saat turun beberapa waktu lalu.
Pada prinsipnya masyarakat sangat menghormati penyelesaian yang dilakukan melalui negosiasi dan pendekatan yang baik. Karena itu harus ada langkah-langkah bijak agar konflik di lapangan tidak terus terjadi,” ungkapnya.
Terkait akses jalan bagi para pengojek, Bupati menjelaskan bahwa percepatan pekerjaan proyek bendung otomatis membatasi jalur yang selama ini digunakan masyarakat menuju lokasi tambang.
Karena itu diperlukan alternatif jalan agar aktivitas masyarakat tetap berjalan tanpa mengganggu proyek perusahaan.
“Para pengojek sangat membutuhkan akses tersebut. Maka kita harus berpikir bersama mencari jalan alternatif agar masyarakat tetap memiliki akses menuju lokasi di atas tanpa mengganggu pekerjaan proyek,” jelas Saipul.
Ia juga meminta seluruh pihak menjaga suasana diskusi yang sehat dan konstruktif demi menghasilkan keputusan terbaik.
Bupati berharap perusahaan dan masyarakat dapat hidup berdampingan secara baik sehingga berbagai persoalan yang selama ini muncul di media sosial maupun di lapangan tidak kembali terjadi.
“Kami berharap pihak perusahaan terus membangun komunikasi dengan masyarakat penambang. Kalau semua berjalan sehat dan saling menghargai, dipastikan tidak akan terjadi lagi insiden-insiden seperti selama ini,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Saipul juga menyoroti keberadaan tujuh penambang yang berada sangat dekat dengan lokasi proyek bendung.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu segera diselesaikan karena berpotensi menghambat pekerjaan proyek.
Ia menyebut ketujuh penambang itu juga termasuk dalam daftar penerima tali asih yang saat ini masih berproses di tingkat provinsi.
“Kalau persoalan tujuh penambang ini selesai dengan baik, maka mereka juga akan keluar dan mencari lokasi lain di luar area konsesi maupun lokasi proyek. Dengan begitu perusahaan bisa bekerja dengan aman dan masyarakat juga tidak kehilangan ruang kehidupannya,” ujarnya.
Pemerintah daerah, lanjut Saipul, juga meminta perusahaan untuk sementara waktu tidak melakukan pembongkaran kamp-kamp penambang sebelum ada penyelesaian yang disepakati bersama.
“Tolong hargai dulu pertemuan yang berlangsung saat ini. Selesaikan terlebih dahulu apa yang menjadi harapan masyarakat,” pinta Bupati.
Selain itu, masyarakat juga meminta adanya proses negosiasi yang baik dan manusiawi, terutama menjelang Hari Raya Iduladha, sehingga tidak terjadi penggusuran sepihak yang dapat memicu ketegangan baru di lapangan.
