KABGOR — Komitmen Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mengakselerasi perekonomian daerah kian diperkuat melalui pemerataan akses dan pemahaman keuangan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut ditegaskan oleh Bupati Gorontalo, Sofyan Puhi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulawesi Utara dan Gorontalo pada Rabu (29/07/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sofyan memberikan apresiasi atas berbagai langkah progresif yang telah dilakukan untuk membuka kran permodalan, khususnya bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), petani, serta nelayan.
Ia menekankan bahwa perluasan akses keuangan bukan sekadar mengejar angka pencapaian statistik, melainkan langkah vital dalam memutus rantai kemiskinan dan mendongkrak taraf hidup warga secara nyata.
Menurutnya, kemudahan memperoleh modal usaha yang aman, murah, dan terjangkau merupakan kunci utama mewujudkan kemandirian ekonomi. Pemkab Gorontalo ingin memastikan seluruh warga, hingga yang berada di pelosok desa, dapat mengakses dukungan pembiayaan formal tanpa kendala.
Guna mempercepat pemerataan akses keuangan sepanjang tahun 2026, Pemkab Gorontalo berkolaborasi dengan TPAKD merancang sejumlah program strategis. Langkah ini mencakup pemberdayaan UMKM dan sektor unggulan melalui pemudahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta skema pembiayaan syariah tanpa syarat agunan yang memberatkan pedagang kecil dan petani.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengakselerasi digitalisasi transaksi dengan mengalokasikan perluasan penggunaan QRIS dan pembayaran non-tunai di pasar tradisional serta retribusi daerah.
Untuk melindungi sektor pertanian, Pemkab Gorontalo memperkuat program asuransi usaha tani dan ternak guna mengantisipasi risiko gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem. Di saat yang sama, edukasi dan literasi keuangan terus ditingkatkan secara masif agar masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online ilegal dan investasi bodong.
Melalui forum Rakorwil TPAKD 2026 ini, Bupati Sofyan berharap sinergi antara Pemkab Gorontalo, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan sektor perbankan terjalin semakin solid.
Ekosistem keuangan yang inklusif ini diharapkan mampu menekan angka pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Atas konsistensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo kembali menorehkan prestasi membanggakan melalui penyaluran KUR, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai daerah dengan pencapaian realisasi Literasi dan Inklusi Keuangan di Provinsi Gorontalo pada Tahun 2026. (*)
