POTRETNEWS.ID -(KABGOR)- Di tengah sorotan publik atas dugaan korupsi Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) DPRD, langkah tegas Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo dinilai sebagai penanda bahwa hukum tidak lagi tunduk pada elit-elit kekuasaan.
Ketua GRIB Jaya Kabupaten Gorontalo, Ais Rahmola, menyampaikan apresiasi tinggi atas keberanian institusi tersebut dalam menetapkan tersangka mantan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo dalam dugaan kasus korupsi Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) di DPRD Kabupaten Gorontalo periode 2022–2023.
Menurutnya, langkah ini bukan sekadar proses hukum, melainkan pernyataan moral bahwa praktik korupsi tidak akan diberi ruang, siapa pun pelakunya.
“Ini bukan hanya penegakan hukum, ini adalah pesan keras kepada publik bahwa keadilan masih hidup. Ketika jabatan tidak lagi menjadi tameng, di situlah kepercayaan rakyat mulai dipulihkan,” ujar Ais dengan nada tegas.
Ia menilai, keberanian Kejari mengungkap perkara yang menyentuh mantan pucuk pimpinan DPRD menunjukkan integritas yang tidak bisa ditawar. Dalam situasi di mana banyak kasus korupsi kerap berhenti di permukaan, langkah ini justru dinilainya langka dan patut dihormati.
Lebih jauh, Ais menegaskan bahwa pengungkapan satu tersangka tidak boleh menjadi akhir. Ia mendorong agar penyidikan terus diperluas, menelusuri setiap jejak aliran dana, dan membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain tanpa kompromi.
“Korupsi tidak pernah berdiri sendiri. Jika ada jejaring di belakangnya, maka itu harus dibongkar sampai ke akar. Hukum tidak boleh berhenti pada satu nama,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut mengawal jalannya proses hukum.
“Langkah progresif yang ditunjukkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo kini berdiri sebagai simbol perlawanan terhadap korupsi dan sebuah pengingat bahwa di atas segala kepentingan, hukum tetap menjadi panglima,” pungkasnya. (Arb)
