POTRETNEWS.ID, Gorontalo – Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Ilham Tahir, secara tegas menyatakan penolakan terhadap hasil Pemilihan Senat Mahasiswa (SEMA) Institut IAIN Sultan Amai Gorontalo yang baru saja dilaksanakan.
Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa dua fakultas besar, yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) serta Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK), tidak dilibatkan secara aktif dalam proses pemilihan. Hal ini, menurut Ilham, mencederai asas keadilan dan keterwakilan dalam sistem demokrasi kampus.
“Proses pemilihan ini tidak melibatkan dua fakultas besar secara aktif. Ini bentuk nyata ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip representasi demokratis di tingkat institut,” ujar Ilham Tahir, Selasa (24/6/2025).
Ilham juga menyesalkan sikap birokrasi kampus yang dinilai abai dalam merespons konflik internal tersebut. Menurutnya, birokrasi seharusnya berperan sebagai penengah yang adil dan transparan, bukan justru membiarkan persoalan ini berlarut tanpa solusi.
“Birokrasi kampus terkesan lepas tangan. Padahal, ketika kericuhan hampir menimbulkan bentrok fisik, pihak pimpinan kampus seharusnya bertanggung jawab. Kalau sampai ada korban, maka Warek III dan Rektor harus siap mempertanggungjawabkannya,” tegas Ilham.
Ia menambahkan bahwa insiden kericuhan saat pemilihan adalah bentuk perlawanan mahasiswa terhadap praktik yang dianggap penuh kecurangan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi.
Sebagai bentuk perlawanan terhadap proses yang dianggap cacat prosedur dan tidak inklusif ini, perwakilan mahasiswa secara resmi mengeluarkan pernyataan sikap kepada publik dan sivitas akademika.
Dalam pernyataan tersebut, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Pembatalan hasil pemilihan SEMA Institut karena dianggap cacat secara prosedural.
2. Pembukaan forum evaluasi terbuka yang melibatkan birokrasi, panitia, dan perwakilan mahasiswa dari seluruh fakultas.
3. Penyelenggaraan pemilihan ulang yang adil, partisipatif, dan menjunjung tinggi prinsip keterwakilan setiap fakultas.
Jika tuntutan ini tidak direspons dengan serius, maka gerakan mahasiswa akan terus diperluas untuk mendesak perubahan secara menyeluruh.
“Demokrasi kampus adalah hak seluruh mahasiswa, bukan milik segelintir kelompok,” tendas Ilham. (*)
