POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Ditengah gencarnya Pemerintah Kabupaten Pohuwato menjalankan kebijakan nasional terkait efisiensi dan pengendalian anggaran daerah, muncul sorotan tajam terhadap kegiatan yang digelar oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.
Pasalnya, kegiatan Pelatihan Pelayanan ANC dan Penggunaan USG Dasar Obstetri Terbatas Tingkat Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung di Hotel Amaris, Kota Gorontalo sejak tanggal 20 hingga 25 Oktober 2025, justru dilaksanakan di luar wilayah Pohuwato.
Publik pun dibuat heran. Bagaimana mungkin, di tengah kondisi fiskal daerah yang belum stabil dan masih adanya tunggakan pembayaran sejumlah tagihan ASN serta kewajiban daerah lainnya, justru kegiatan dinas dilakukan di luar kabupaten dengan biaya yang tidak sedikit?
“Seharusnya OPD bisa jadi contoh dalam penerapan efisiensi anggaran. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyak fasilitas di Pohuwato yang bisa digunakan tanpa harus keluar daerah,” ujar salah satu sumber internal Pemda Pohuwato yang enggan disebut namanya.
Padahal, kebijakan efisiensi anggaran merupakan instruksi langsung dari pemerintah pusat dan telah menjadi prioritas utama Bupati dan Wakil Bupati Pohuwato dalam menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah ketidakpastian ekonomi.
Namun, keputusan Dinas Kesehatan ini dinilai justru menodai semangat penghematan anggaran yang sedang digalakkan. Sejumlah pihak menilai langkah tersebut menunjukkan kurangnya sensitivitas dan kesadaran terhadap kondisi keuangan daerah saat ini.
“Bupati dan Wakil Bupati harus tegas! Jangan sampai komitmen efisiensi anggaran hanya jadi slogan, sementara OPD masih seenaknya melaksanakan kegiatan di luar daerah,” ujar salah satu warga dengan nada kecewa.
Meski pelatihan tersebut diklaim bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, publik menilai pelaksanaannya perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Pasalnya, di masa kebijakan efisiensi seperti sekarang, setiap rupiah uang rakyat semestinya dikelola dengan bijak dan transparan.
Gelombang kritik terhadap kegiatan ini menjadi cermin ketegangan antara idealisme program peningkatan SDM dengan realitas keuangan daerah.
Masyarakat kini menanti sikap tegas dari pimpinan daerah terhadap OPD yang dinilai belum selaras dengan arah kebijakan efisiensi yang sedang digencarkan.
