POTRETNEWS.ID, POHUWATO – Kritik keras dilontarkan oleh salah satu Anggota DPRD Kabupaten Pohuwato dari Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, terhadap sikap Gusnar Ismail yang dinilai tidak menunjukkan kepedulian terhadap nasib ribuan penambang rakyat di Gorontalo, khususnya di Kabupaten Pohuwato.
Abdul Hamid mengaku kecewa dengan respons pemerintah provinsi yang dinilai lamban dan tidak menghadirkan solusi konkret di tengah krisis yang sedang melanda sektor pertambangan rakyat.
“Kondisi penambang semakin terpuruk setelah penutupan sejumlah toko emas serta meningkatnya ancaman pidana terhadap aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin,”bebernya.
Menurutnya, kebijakan penertiban PETI terus digencarkan tanpa diiringi langkah nyata untuk melegalkan aktivitas tambang rakyat atau menghadirkan program pemberdayaan ekonomi alternatif bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.
“Ribuan keluarga penambang kini terjebak dalam situasi sulit. Mereka tidak lagi memiliki kepastian penghasilan, sementara emas yang mereka gali dari tanah leluhur sendiri tidak bisa lagi dijual di pasar lokal,” ujar Abdul Hamid.
Keluhan tersebut, kata dia, sudah menjadi perhatian banyak pihak, termasuk kalangan legislatif. Namun, hingga kini respons dari pemerintah provinsi dinilai masih jauh dari harapan dan terkesan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
Abdul Hamid Sukoli juga menyoroti kontrasnya sikap pemerintah terhadap perusahaan tambang besar. Salah satunya proyek Pani Gold Project yang dikelola oleh PT Merdeka Copper Gold melalui anak perusahaannya, PT Puncak Emas Tani Sejahtera dan PT Gorontalo Sejahtera Mining.
“Proyek tambang besar tersebut bahkan telah memulai produksi emas perdana dan mendapat dukungan serta kunjungan resmi dari pemerintah provinsi,”terangnya.
“Sementara itu, penambang tradisional yang telah lama beraktivitas di wilayah Gunung Pani justru menghadapi tekanan hukum yang semakin kuat,”tambahnya tegas.
Abdul Hamid juga menyinggung keterlibatan KUD Dharma Tani dalam kerja sama dengan perusahaan tambang besar yang menurutnya menuai kritik dari masyarakat.
Kerja sama tersebut disebut-sebut tidak sepenuhnya mewakili kepentingan penambang rakyat, bahkan memunculkan persoalan seperti dugaan tumpang tindih lahan, konflik historis, hingga minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat penambang tradisional.
Dirinya menilai, sikap gubernur tidak mencerminkan empati terhadap penderitaan masyarakat kecil yang bergantung pada sektor pertambangan rakyat.
Pemerintah daerah, kata Abdul Hamid Sukoli yang kerap di sapa ayah Yopi itu, justru terkesan membiarkan proses birokrasi berlarut-larut tanpa menghadirkan langkah konkret.
“Penindakan terus berjalan, tetapi solusi tidak kunjung hadir. Seharusnya pemerintah mengambil inisiatif membentuk tim khusus yang benar-benar berpihak pada penambang rakyat,” tegasnya.
Menurut Abdul Hamid, kondisi tersebut berpotensi memperparah konflik sosial yang telah lama terjadi di kawasan Gunung Pani serta mengancam stabilitas ekonomi masyarakat di Pohuwato.
Dalam pernyataannya, ia juga mendesak beberapa langkah konkret dari pemerintah provinsi:
1. Mendesak Gubernur Gorontalo segera membentuk tim khusus untuk mempercepat legalisasi tambang rakyat, termasuk pendampingan pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).
2. Meminta pemerintah provinsi menyediakan mekanisme sementara penjualan emas yang aman secara hukum bagi penambang rakyat, sembari mempercepat proses perizinan.
3. Mengajak seluruh pemangku kepentingan daerah, termasuk perusahaan tambang dan KUD Dharma Tani, untuk bersama-sama mencari solusi agar konflik tidak terus berlarut.
“Pada prinsipnya kami menolak kebijakan yang menjadikan penambang rakyat sebagai korban semata. Mereka tidak boleh dibiarkan menderita di tanah sendiri hanya karena pemerintah gagal menjembatani kepentingan rakyatnya,” pungkas Abdul Hamid.
