POTRETNEWS.ID, GORONTALO – Pemerintah Kabupaten Gorontalo (Pemkab) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) turun tangan membantu penyelamatan warga yang menjadi korban eksploitasi kerja dan dipaksa menjadi scammer di Kamboja.
Kisman Ishak selaku Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Gorontalo menyebutkan, langkah awal yang dijalankan adalah menelusuri informasi dan mencatat data korban melalui keluarganya.
“Kita sudah turun ke lapangan untuk meminta informasi dan data dari korban,” ujar Kisman saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (26/8/2025).
Lebih lanjut, Ia juga mengatakan, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan KP4MI.
“Setelah itu kita berkoordinasi dengan KP4MI. Setelah itu kita bakal koordinasi lagi,” jelasnya.
Sebelumnya, Agus Hilimi (28), pemuda asal Desa Tolotio, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, dikabarkan menjadi korban modus penipuan perekrutan tenaga kerja yang menawarkan penghasilan besar di Thailand.
Alih-alih ke Thailand, ia justru terjebak dalam praktik kerja paksa di Kamboja.
Agus awalnya mengurus paspor dengan alasan liburan ke Malaysia, sebelum akhirnya diberangkatkan ke Kamboja.
Dalam kesaksiannya, Agus mengaku hanya diberi makan sekali dalam sehari. Kemudian, ia dipaksa bekerja menipu orang melalui media sosial dan aplikasi.
Bahkan untuk ingin pulang ke Indonesia, Agus harus membayar denda sebesar Rp50 juta.
Kisman menuturkan, kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Banyak warga Gorontalo yang memilih berangkat ke luar negeri secara ilegal karena terpengaruh iming-iming gaji besar.
Padahal, kata dia, pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi terkait masalah seperti ini.
“Hari ini kita sementara koordinasi dengan kepala desa juga, karena kepala desa tidak ada, makanya saya hubungi pak camat. Pak camat sudah minta pak sekdes untuk mengumpulkan informasi dan identitas yang bersangkutan,” kata Kisman.
Ia juga menjelaskan, penanganan kasus pekerja migran Indonesia di luar negeri, termasuk korban yang terjebak kerja ilegal, merupakan kewenangan kementerian yang khusus membidangi pekerja migran.
“Jadi nanti setelah data lengkap, kita teruskan ke kementerian terkait yang memang punya otoritas menangani pekerja migran Indonesia,” tandasnya. (*)
