POTRETNEWS.ID, KABGOR — Kritik pedas datang dari salah satu tokoh pemuda Kabupaten Gorontalo, Alpian Biga, terhadap kinerja Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Limutu, Tomy Hendra Said.
Menurutnya, manajemen pengelolaan pasokan air bersih oleh perusahaan pelat merah itu kini berada di titik nadir.
“Bayangkan, kami sebagai pelanggan diwajibkan membayar tagihan air tepat waktu. Tapi hari ini, pelayanan yang kami terima justru sangat buruk. Baik musim kemarau maupun musim hujan, air tetap tidak mengalir,” kata Alpian dilansir dari LIGONEWS.ID, Senin (2/6/2025).
Ia menyebut persoalan distribusi air bersih makin memburuk sejak awal tahun 2025.
Jika dibandingkan dengan periode kepemimpinan direktur sebelumnya, kata dia, gangguan layanan saat ini jauh lebih sering dan menyusahkan.
“Kalau dulu, paling sebulan sekali ada gangguan. Tapi sekarang, dalam sebulan bisa sampai empat bahkan lima kali kami mengalami krisis air bersih. Lebih parahnya lagi, bulan kemarin seminggu penuh tidak ada air,” ujar Alpian.
Bukan hanya soal teknis, ia juga menyoroti persoalan di tubuh internal perusahaan. Alpian mengungkap adanya praktik perekrutan pegawai yang dinilai tak transparan dan sarat nepotisme.
“Perekrutan pegawai hanya dari kalangan orang dalam yang punya kedekatan atau hubungan keluarga dengan pejabat. Bukan dari mereka yang memang diseleksi sesuai keahliannya,” ucapnya.
Ia pun mendesak Bupati Sofyan Puhi sebagai pemilik modal Perumda untuk segera melakukan evaluasi terhadap kinerja direktur utama maupun pegawai yang dinilai tak kompeten.
“Hari ini kita tahu bersama di Perumda itu ada pegawai yang tidak ahli dalam bidang perairan. Saya berharap bupati dapat mengevaluasi kinerja direktur. Bahkan, saya minta direktur mundur dari jabatannya karena tidak mampu mengelola perusahaan dengan baik,” tegasnya.
Alpian mengaku memiliki sejumlah informasi lain yang akan segera ia laporkan secara langsung ke Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo.
Lebih jauh, Alpian juga mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat juga datang dari kalangan pelanggan berpenghasilan rendah. Menurutnya, pelanggan kecil yang telat membayar tagihan selama dua hingga tiga bulan langsung disegel meteran airnya. Sebaliknya, pihak manajemen juga dinilai tebang pilih dalam menindak pelanggar dari kalangan tertentu.
“Ada pejabat, perkantoran, hingga orang-orang dekat direktur yang sudah menunggak sampai tahunan tapi tidak ditindaki. Direktur pilih kasih, lebih baik mundur saja,” tandasnya. (*)
