POTRETNEWS.ID, GORONTALO – Di Bandara Djalaluddin Gorontalo, Minggu (27/7/2025), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Provinsi Gorontalo menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, terkait konflik lahan yang terus berlarut di Kabupaten Pohuwato.
Pertemuan tersebut menjadi ruang penting bagi mahasiswa untuk menyuarakan keresahan rakyat, khususnya soal pengelolaan pertambangan dan lahan yang dinilai merugikan masyarakat setempat.
Almisbah Dudego, selaku perwakilan BEM Provinsi Gorontalo, secara tegas mengungkapkan bahwa konflik lahan di Pohuwato menyangkut hak-hak adat, keberlangsungan lingkungan, dan nasib ribuan keluarga.
Bahkan, Ia menyebut ada dua nama yang menurutnya diduga terlibat dan bertanggung jawab dalam konflik tersebut.
“Kami melihat adanya ketidakberesan serius dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan di beberapa wilayah Gorontalo. Konflik ini menyangkut hak-hak adat, keberlangsungan lingkungan, serta nasib ribuan keluarga. Kami minta akuntabilitas dari semua pihak yang terlibat, termasuk Santoso Kartono dan Garibaldi Thohir,” ujar Almisbah.
Dalam pernyataannya, BEM Provinsi Gorontalo menyampaikan dua tuntutan utama:
Pertama, akuntabilitas dan Pertanggungjawaban Moral-Hukum dari pihak-pihak yang diduga terlibat dalam konflik lahan, tanpa adanya impunitas.
Kedua. Solusi Konkret dan Berkelanjutan, mulai dari evaluasi izin konsesi, restorasi lingkungan, pelunasan lahan, hingga pemulihan hak masyarakat adat dan petani terdampak.
Mendengar tuntutan tersebut, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dengan serius.
Ia berjanji, akan memanggil pihak-pihak yang disebutkan untuk segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Oke, perihal ini akan saya tindak lanjuti. Saya akan memanggil Garibaldi Thohir dan Santoso Kartono untuk menyelesaikan masalah lahan ini secepatnya,” tegas Bahlil.
Pernyataan itu disambut optimis oleh perwakilan mahasiswa. Mereka berharap pertemuan ini menjadi langkah awal menuju penyelesaian konflik agraria yang adil dan berpihak kepada rakyat.
“Kami percaya Bapak Menteri memiliki kewenangan dan komitmen untuk menyelesaikan persoalan ini. Jangan biarkan masyarakat Gorontalo terus menderita akibat praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab,” pinta Almisbah.
Pertemuan tersebut menegaskan bahwa mahasiswa tetap berada di garda terdepan dalam memperjuangkan keadilan sosial, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam yang selama ini sarat akan konflik dan ketimpangan. (*)
