POTRETNEWS.ID, DPRD Kota – Anggota DPRD Kota Gorontalo, Supriadi Lameo, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengakhiri “pembiaran” terhadap maraknya gelandangan dan pengemis yang menghiasi sudut-sudut kota. Ia menuntut langkah konkret yang tidak hanya berhenti pada penertiban, tetapi juga menyentuh akar kesejahteraan.
Dalam wawancara di Aula I pada Selasa (7/4/2026), Supriadi menegaskan kehadiran gelandangan di ruang publik memerlukan penanganan serius melalui razia rutin. Namun, ia menggarisbawahi bahwa tindakan tegas tersebut harus berujung pada pemberdayaan, bukan sekadar pengusiran.
Supriadi menawarkan peta jalan bagi pemerintah untuk mengubah nasib para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Menurutnya, pemerintah daerah wajib memberikan arahan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan potensi mereka.
”Kami menyarankan adanya tindakan konkret. Setelah ditertibkan, mereka diberikan pelatihan keterampilan dan kalau perlu diberikan modal usaha,” ujar Supriadi.
Langkah ini ia anggap vital agar para gelandangan memiliki peluang nyata untuk meningkatkan taraf hidup dan berhenti menggantungkan hidup dengan meminta-minta di jalanan.
Selain masalah estetika dan kemiskinan, Supriadi menaruh perhatian khusus pada fenomena memilukan yang mengarah pada eksploitasi anak. Ia kerap menemui pemandangan miris di mana anak-anak kecil masih berada di dalam gerobak di jalanan hingga dini hari.
”Kadang-kadang kami menemui pada saat hujan gerimis, jam 12 sampai jam 1 malam masih ada gerobak dan anak kecil di situ. Ini sudah mengarah ke eksploitasi anak,” ungkapnya dengan nada prihatin.
Politisi ini mengingatkan, kunci keberhasilan penanganan masalah sosial ini terletak pada konsistensi. Ia menilai, kehadiran gelandangan yang terus berulang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan penindakan yang tidak berkelanjutan.
Jika para gelandangan tetap membandel meski telah dibina, Supriadi meminta pemerintah untuk tidak segan melakukan penindakan setiap hari.
“Kalau sudah setiap hari ditindak, pasti mereka akan menaati arahan pemerintah daerah. Tapi jangan dibiarkan. Karena ada pembiaran, makanya mereka tetap beraktivitas di situ,” pungkasnya.
