POTRETNEWS.ID, GORONTALO – Kepala Seksi Intelejend, Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Harry Arfhan, menanggapi Kritikan yang dilayangkan oleh Gorontalo Corruption Watch (GCW), Sabtu, (8/02/2025).
Kritikan tersebut menyebutkan Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tebang pilih dalam menangani kasus yang melibatkan Kepala Dinas PUPR pada proyek peningkatan Jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuangga.
Padahal, jelas Harry, Kejaksaan tidak akan membedakan siapa pun yang terlibat dalam kasus korupsi, baik pejabat, pengusaha, maupun individu lain. Semua kasus yang memiliki bukti yang cukup akan ditindak sesuai hukum yang berlaku.
“Ngak ada namanya tebang pilih dalam penegakan hukum, siapapun itu jika terbukti bersalah maka kami berlakukan sama,” tegas Kasi Intel Kejari Kabgor tersebut.
Harry juga mengungkapkan bahwa dalam proses penanganan kasus korupsi, para saksi dilakukan pemanggilan secara terpisah, agar tidak terjadi alibi dalam memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan.
“Hal ini dilakukan untuk menghindari resiko mereka menyamakan keterangan atau menyusun alibi yang bisa menghambat penyidikan,” ungkapnya.
“Dengan memeriksa secara terpisah, penyidik dapat membandingkan pernyataan dari berbagai pihak dan mencari inkonsistensi yang bisa mengungkap fakta lebih jelas,” tambahnya.
Selanjutnya, dalam menindaklanjuti kasus dugaan korupsi Jalan Samaun Pulubuhu-Bolihuangga, Kejari Kabupaten Gorontalo memastikan dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan terhadap kontraktor.
“Tenang aja, tak ada namanya tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi. Terkait kotraktor pasti kita panggil,” ucap Harry sambil tersenyum dengan gaya khasnya.
Terakhir, Kasi Intel Kejari Kabgor itu berharap, dengan dukungan dari rakyat, kejaksaan akan lebih efektif dalam memberantas korupsi dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan.
“Masyarakat diharapkan memahami bahwa korupsi merugikan negara dan kehidupan rakyat sendiri, sehingga perlu ditanamkan budaya anti-korupsi sejak dini dalam menciptakan pemerintahan yang bersih serta berkeadilan,” tukasnya. (***)
